NARASI POSITIF.com, NUNUKAN – Tiga Ketua Alat Kelengkapan Dewan menghadiri kegiatan Musrenbanng di Kecamatan Krayan Timur Kabupaten Nunukan, yakni Ketua Komsi I, Dr. Andi Muliyono, SH, MH, Ketua dan Sekretaris Komisi II Andi Fajrul , SH dan Ramsah serta Ketua Komisi III, Ryan Antoni.
Hadirnya ketiga alat kelengkapan dewan tersebut memperkuat aspirasi masyarakat, karena masing masing komisi memiliki tupoksi yang berbeda sehingga dapat mempertegas peran DPRD dalam mengawal arah pembangunan daerah, terutama di Kecamatan Krayan.
Menariknya, sejumlah anggota legislatif yang hadir berasal dari daerah pemilihan II dan III, walaupun bukan dapilnya, para wakil rakyat itu meluangkan waktu datang dan berdialog dengan masyarakat setempat.
Hal ini menunjukkan bahwa kepedulian DPRD tidak dibatasi daerah pemilihan, melainkan untuk seluruh masyarakat Kabupaten Nunukan.
Musrenbang RKPD 2026 ini juga dihadiri, perangkat desa, tokoh adat, tokoh agama, serta perwakilan masyarakat, warga menyampaikan berbagai persoalan yang selama ini membayangi kehidupan di Krayan Timur dan Krayan Selatan, mulai dari infrastruktur jalan yang belum memadai hingga keterbatasan akses layanan dasar.
Sekretaris Komisi II DPRD Nunukan, Ramsah, mengatakan, aspirasi yang disuarakan warga akan dibawa dalam pembahasan anggaran daerah.
“Kami datang bukan sebatas menghadiri kegiatan, namun kita ingin melihat langsung kondisi ril dilapangan agar semua usulan masyarakat akan kami catat dan diperjuangkan dalam pembahasan program pembangunan,” kata Ramsah, Selasa (10/2/2026).
Menurutnya, kecamatan Krayan memiliki geografis yang menantang, terutama akses transportasi darat yang terbatas, menyebabkan mobilitas warga dan distribusi kebutuhan pokok masih terkendala.
Selain akses transportasi, masyarakat juga mengaspirasikan layanan pendidikan dan kesehatan, sejumlah desa masih membutuhkan tambahan tenaga pengajar dan tenaga medis, serta perbaikan fasilitas sekolah dan puskesmas.
Anggota DPRD dari dapil berbeda memperkuat serapan aspirasi, dalam artian tugas wakil rakyat tidak berhenti pada konstituen di daerah pemilihannya saja, namun DPRD harus berada di barisan terdepan untuk memastikan pembangunan berjalan merata di Kabupaten Nunukan, termasuk di wilayah yang berbatasan langsung dengan Malaysia ini.
Selain infrastruktur dan layanan dasar, penguatan ekonomi juga menjadi perhatian, masyarakat setempat juga meminta dukungan terhadap sektor pertanian dan komoditas lokal Krayan agar memiliki nilai tambah dan akses pasar yang lebih luas.
Diskusi pun berlangsung dinamis, pemerintah kecamatan memaparkan rencana kerja, sementara masyarakat menyampaikan kebutuhan yang dinilai paling mendesak dan DPRD berperan menjembatani suara warga dan kebijakan anggaran di tingkat kabupaten.
Musrenbang RKPD 2026 di Krayan Timur menjadi ruang publik untuk menyelaraskan kebutuhan masyarakat perbatasan dengan kebijakan pembangunan daerah.
Kehadiran ketua Ketua Komisi DPRD Nunukan menegaskan, bahwa arah pembangunan daerah tidak terpaku pada pusat administrasi pemerintahan, maupun dapil masing-masing, namun harus berpijak pada kebutuhan riil masyarakat se Kabupaten Nunukan, karena setiap jengkal wilayah, termasuk kawasan perbatasan yang jauh dari pusat pemerintahan, memiliki hak yang sama untuk memperoleh perhatian dan alokasi pembangunan yang proporsional. (Adv)
