NARASI POSITIF.com, KALTARA – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Supa’ad Hadianto, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memastikan warga miskin tetap mendapatkan perlindungan dan layanan dasar, meskipun belum seluruhnya tercover dalam data bantuan pemerintah pusat.
Hal tersebut disampaikan Supa’ad Hadianto saat melaksanakan kegiatan reses dan dialog bersama masyarakat. Ia mengungkapkan, masih terdapat warga kurang mampu yang belum masuk dalam basis data nasional sehingga belum menerima bantuan sosial maupun jaminan kesehatan dari pemerintah pusat.
“Fakta di lapangan menunjukkan masih ada warga miskin yang belum terdata di pusat. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah menyiapkan anggaran sekitar Rp25,9 miliar guna membantu mengcover kebutuhan mereka,” ujarnya, Selasa (17/2/2026).
Menurutnya, anggaran tersebut diperuntukkan bagi warga yang benar-benar membutuhkan, khususnya terkait akses layanan kesehatan, bantuan sosial, serta program perlindungan lainnya yang bersifat mendesak.
Supa’ad juga mendorong pemerintah kabupaten/kota hingga desa dan kelurahan agar lebih aktif melakukan pendataan dan pembaruan data warga miskin. Data yang valid, kata dia, menjadi kunci agar bantuan dapat tepat sasaran dan tidak menimbulkan ketimpangan.
“Sinergi antara pemerintah daerah dan pusat sangat penting. Jika datanya akurat, maka intervensi kebijakan juga akan lebih efektif,” tambahnya.
Ia berharap, dengan adanya dukungan anggaran dari provinsi serta perbaikan sistem pendataan, tidak ada lagi warga miskin yang tertinggal dari program-program perlindungan sosial.
Langkah ini dinilai sebagai bentuk kehadiran negara di tengah masyarakat, sekaligus upaya konkret pemerintah daerah dalam mengurangi kesenjangan dan meningkatkan kesejahteraan warga di Provinsi Kalimantan Utara.
