NARASI POSITIF.com, NUNUKAN – Wakil Ketua I DPRD Nunukan, Ir. Arpiah, S.T., M.I.Kom, mengapresiasi kinerja Perumda Air Minum Tirta Taka yang berhasil menyetorkan deviden lebih dari Rp2 miliar kepada pemerintah daerah.
Namun, DPRD menegaskan capaian tersebut harus diiringi dengan percepatan pemerataan layanan air bersih, khususnya di wilayah yang masih mengalami krisis air seperti Sebatik.
“Kalau melihat kondisi di masyarakat, kebutuhan air bersih masih sangat besar dan belum merata. Saya baru dari Sebatik, di sana masih mengalami kekurangan air,” ujar Arpiah, Jumat (27/3/2026).
Ia menilai persoalan utama di Sebatik adalah belum tuntasnya pembangunan Embung Lapri yang selama ini diharapkan menjadi sumber air baku bagi masyarakat.
“Khusus Sebatik, kalau memang Embung Lapri menjadi solusi, maka harus diprioritaskan untuk segera diselesaikan,” tegasnya.
Selain Sebatik, Arpiah juga menyoroti masih banyak wilayah di Kabupaten Nunukan yang belum terlayani air bersih secara optimal. Karena itu, peningkatan laba Perumda dinilai harus sejalan dengan perluasan layanan kepada masyarakat.
“Kami sangat mengapresiasi capaian deviden ini. Ke depan minimal dipertahankan, kalau bisa ditingkatkan. Tapi yang paling penting adalah transparansi pengelolaan dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.
Menurutnya, capaian tersebut menjadi momentum bagi manajemen Perumda untuk terus meningkatkan kinerja, tata kelola, serta memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan DPRD.
Arpiah juga mengapresiasi langkah pemerintah daerah yang dinilai aktif mendorong percepatan pembangunan infrastruktur air, termasuk upaya komunikasi hingga ke pemerintah pusat.
“Kami melihat upaya Bupati sudah maksimal, bahkan sampai melobi ke pusat. Kendalanya memang masih ada, termasuk persoalan lahan di BPN, sehingga perlu komunikasi lanjutan,” jelasnya.
Ia menambahkan, kebutuhan anggaran untuk pembangunan embung, revitalisasi, hingga pengerukan sedimen cukup besar, sehingga diperlukan kolaborasi semua pihak.
“Kalau memang untuk kebutuhan masyarakat banyak, DPRD siap mendukung, termasuk melalui pokok pikiran dewan jika diperlukan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Arpiah mencontohkan persoalan di wilayah Sei Fatimah yang hingga kini belum terlayani optimal akibat keterbatasan jaringan distribusi utama.
“Masalahnya belum ada jaringan utama, sehingga beberapa wilayah seperti RT 20 dan RT 21 belum terlayani. Ini perlu segera dikoordinasikan,” ujarnya.
Ia menegaskan, ke depan sinergi lintas sektor harus diperkuat agar kebutuhan dasar masyarakat, khususnya air bersih, dapat terpenuhi secara merata.
“Selama itu untuk kepentingan masyarakat banyak, Insyaallah akan menjadi prioritas kita bersama,” tutupnya.
