Fiskal Kaltara 2027 Terbatas, Nasir Minta Pembangunan Fokus pada Kebutuhan Prioritas

oleh
oleh

NARASIPOSITIF.com, KALTARA – Keterbatasan kemampuan fiskal daerah pada tahun anggaran 2027 menjadi tantangan bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) dalam menjaga keberlanjutan pembangunan dan pelayanan publik. Di tengah kondisi keuangan yang terbatas, penyusunan program dinilai perlu lebih selektif dengan mengutamakan kebutuhan masyarakat yang paling mendesak.

Wakil Ketua I DPRD Kaltara, H. Muhammad Nasir, menilai kondisi fiskal tersebut harus menjadi pertimbangan utama dalam menentukan arah kebijakan pembangunan. Menurutnya, pemerintah daerah perlu menyusun skala prioritas secara cermat agar anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal.

There is no gallery selected or the gallery was deleted.

“Seluruh aspirasi masyarakat tentu menjadi perhatian kami. Namun, dengan kondisi keuangan daerah yang terbatas, perlu ada pemetaan usulan berdasarkan tingkat urgensi, manfaat, serta kemampuan anggaran yang tersedia,” ujar Nasir.

Ia menjelaskan, penentuan prioritas bukan berarti mengesampingkan kebutuhan masyarakat. Sebaliknya, langkah tersebut diperlukan agar anggaran tidak terdistribusi secara kurang efektif pada program yang belum mendesak, sementara kebutuhan mendasar masyarakat masih memerlukan perhatian.

Nasir juga mengingatkan pentingnya memerhatikan pembagian kewenangan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten dan kota. Menurutnya, tidak seluruh persoalan yang disampaikan masyarakat dapat ditangani melalui anggaran pemerintah provinsi, sehingga koordinasi antarpemerintah menjadi bagian penting dalam memastikan setiap aspirasi memperoleh tindak lanjut.

“Setiap usulan harus dilihat kewenangannya. Jangan sampai program yang direncanakan justru tidak sesuai dengan tanggung jawab pemerintah provinsi. Koordinasi dengan kabupaten dan kota juga penting agar kebutuhan masyarakat tetap mendapatkan tindak lanjut,” tegasnya.

DPRD Kaltara berharap keterbatasan fiskal tidak menjadi alasan terhambatnya pelayanan publik maupun pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Pemerintah daerah diharapkan memastikan setiap program yang masuk dalam perencanaan memiliki sasaran yang jelas, manfaat terukur, serta mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Menurut Nasir, ketepatan dalam menentukan prioritas akan menjadi kunci agar pembangunan di Kaltara tetap berjalan pada 2027. Melalui perencanaan yang matang, program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat diharapkan tetap dapat direalisasikan meskipun dihadapkan pada keterbatasan anggaran.

Dengan demikian, pengelolaan anggaran yang lebih terarah dan terukur diharapkan mampu menjaga efektivitas pembangunan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kalimantan Utara. (Adv)