Gandeng UBT, Syamsuddin Arfah Matangkan Kajian Akademis Perda Ketahanan Keluarga

oleh
oleh

NARASIPOSITIF.com, KALTARA – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mulai mematangkan rencana pembentukan Peraturan Daerah (Perda) tentang Ketahanan Keluarga. Regulasi tersebut diproyeksikan menjadi salah satu upaya memperkuat peran keluarga dalam menghadapi berbagai persoalan sosial yang berkembang di tengah masyarakat.

Anggota DPRD Kaltara dari Fraksi PKS, Syamsuddin Arfah, mengatakan gagasan pembentukan regulasi tersebut menjadi salah satu perhatian partainya. Hal itu disampaikannya saat menggelar reses di Rumah Makan Man Enek, Kota Tarakan, Minggu (15/11/2026), yang dihadiri ratusan warga.

There is no gallery selected or the gallery was deleted.

Menurut Syamsuddin, keluarga memiliki posisi penting dalam membangun karakter anak sekaligus menjadi lingkungan pertama dalam memberikan perlindungan dan pendidikan. Karena itu, diperlukan kebijakan yang dapat memperkuat fungsi serta ketahanan keluarga.

Ia menilai pengaturan mengenai ketahanan keluarga perlu diperjuangkan melalui Peraturan Daerah (Perda), bukan hanya Peraturan Gubernur (Pergub), agar memiliki landasan hukum yang lebih kuat.

“PKS memerintahkan kita buat perda dalam bentuk perda ketahanan keluarga, isinya LGBT,” ungkapnya.

Sebagai langkah awal, Fraksi PKS telah melibatkan kalangan akademisi dari Universitas Borneo Tarakan (UBT) untuk menyusun kajian akademis. Kajian tersebut nantinya menjadi salah satu dasar dalam merumuskan substansi, ruang lingkup, serta arah pengaturan dalam rancangan peraturan daerah.

Syamsuddin menjelaskan, penyusunan kajian akademis diperlukan agar rancangan regulasi memiliki landasan yang jelas sebelum memasuki tahapan pembahasan di DPRD.

“Kita sudah melakukan sebuah kajian, yang kajiannya itu adalah dalam bentuk Perda Lembaga Keluarga bersama dengan UBT, kajian akademisnya,” jelasnya.

Melalui proses tersebut, PKS berharap usulan Raperda Ketahanan Keluarga dapat dipersiapkan untuk diajukan dan masuk dalam agenda pembahasan legislasi DPRD Kaltara.

Regulasi tersebut diharapkan dapat menjadi instrumen kebijakan untuk memperkuat fungsi keluarga, mendorong perlindungan anggota keluarga, serta memberikan landasan bagi upaya penanganan berbagai persoalan sosial di tengah masyarakat. (Adv)