NARASIPOSITIF.com, KALTARA – Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pemanfaatan aset pemerintah menjadi salah satu perhatian DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), terutama di tengah keterbatasan fiskal daerah.
Hal tersebut mengemuka dalam kunjungan kerja sejumlah anggota DPRD Kaltara ke Badan Penghubung (Banhub) Kaltara di Jakarta, Kamis (19/11/2026). Kunjungan tersebut sekaligus menjadi kesempatan untuk mengevaluasi capaian PAD tahun 2026 serta melihat perkembangan pembangunan Anjungan Kaltara di kawasan Taman Mini Indonesia Indah (TMII).
Anggota Komisi II DPRD Kaltara dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Nasir, S.Pi., M.M., mengapresiasi realisasi PAD Banhub Kaltara yang telah mencapai 92 persen dari target yang ditetapkan.
Menurut Nasir, capaian tersebut menunjukkan bahwa aset pemerintah daerah dapat dikelola secara produktif dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Ia berharap realisasi tersebut terus meningkat hingga mencapai target 100 persen pada akhir tahun.
“Kami memberikan apresiasi kepada Kepala Badan Penghubung Kaltara beserta seluruh jajarannya. Capaian PAD sebesar 92 persen ini patut diapresiasi. Apalagi masih ada waktu hingga akhir tahun, sehingga kami berharap target 100 persen benar-benar dapat tercapai,” ujar Nasir.
Ia menegaskan, keterbatasan anggaran daerah harus menjadi dorongan bagi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk semakin kreatif menggali potensi pendapatan, termasuk melalui optimalisasi aset yang dimiliki pemerintah.
“Di tengah keterbatasan anggaran, kita tidak boleh hanya mengeluhkan berkurangnya dana transfer pusat. Pemerintah daerah harus semakin kreatif mencari sumber pendapatan, termasuk melalui optimalisasi aset yang dimiliki. Banhub Kaltara telah menunjukkan bahwa aset pemerintah bisa dikelola secara produktif dan menghasilkan pendapatan bagi daerah,” tegasnya.
Kepala Badan Penghubung Provinsi Kaltara, H. Teddy Kusuma, S.Hut., M.AP., CGRCP, menjelaskan bahwa realisasi PAD yang dikelola instansinya telah mencapai sekitar 92 persen dari target yang ditetapkan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltara.
Teddy optimistis target tersebut dapat terealisasi 100 persen hingga akhir Desember 2026.
Adapun dua sumber utama pendapatan Banhub Kaltara berasal dari penyewaan sebagian gedung kantor kepada Bank Kaltimtara sebesar Rp 1,9 miliar per tahun serta retribusi pengelolaan mess sebesar Rp 750 juta per tahun. Jika digabungkan, kedua sumber tersebut memiliki nilai pendapatan tahunan sekitar Rp 2,65 miliar.
Nasir menilai pemanfaatan aset tersebut merupakan langkah positif yang perlu terus dikembangkan dengan tetap memperhatikan ketentuan pengelolaan barang milik daerah.
“Keberhasilan Banhub ini harus menjadi motivasi bagi OPD lainnya. Jangan sampai ada aset pemerintah yang sebenarnya memiliki nilai ekonomi tetapi tidak dimanfaatkan secara maksimal. Setiap tambahan PAD sangat berarti untuk memperkuat kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan masyarakat,” jelas Nasir.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kaltara, Komarudin, S.Kom., M.H., turut mengapresiasi upaya Banhub dalam mengoptimalkan aset daerah sebagai sumber pendapatan.
Menurutnya, capaian PAD sebesar 92 persen perlu terus ditingkatkan melalui pengelolaan aset yang profesional, transparan, dan akuntabel.
“Kami mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan Badan Penghubung Kaltara. Pemanfaatan aset daerah harus terus dioptimalkan agar mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap PAD. Apalagi saat ini kita sedang menghadapi kondisi fiskal yang tidak mudah,” ujar Komarudin.
Ia juga mendorong Banhub Kaltara melakukan evaluasi terhadap pengelolaan aset yang ada, sekaligus mengidentifikasi potensi pendapatan lain yang dapat dikembangkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Anjungan Kaltara di TMII Mulai Beroperasi
Selain mengevaluasi capaian PAD, kunjungan kerja tersebut juga membahas perkembangan pembangunan Anjungan Kalimantan Utara di kawasan TMII, Jakarta.
Berdasarkan penjelasan Kepala Banhub Kaltara, pembangunan tahap pertama berupa Rumah Adat Bulungan telah rampung 100 persen. Anjungan tersebut mulai beroperasi pada Selasa, 27 Oktober 2026, melalui kegiatan Semarak Benuanta dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-14 Provinsi Kalimantan Utara.
Pengoperasian anjungan ini menjadi langkah penting dalam memperkenalkan identitas dan kekayaan budaya Kaltara kepada masyarakat luas. Keberadaannya juga diharapkan membuka peluang promosi pariwisata, produk UMKM, serta potensi investasi daerah.
Sementara itu, pembangunan tahap kedua direncanakan meliputi Rumah Adat Lamin Dayak dan Rumah Adat Baloy Tidung, disertai penataan lanskap yang mengintegrasikan ketiga rumah adat tersebut menjadi satu kawasan budaya terpadu.
Rencana pengembangan tersebut juga telah mendapatkan dukungan dari manajemen TMII, termasuk terkait penyediaan kawasan untuk pembangunan dua rumah adat tambahan.
Nasir menyambut baik mulai beroperasinya Anjungan Kaltara. Menurutnya, keberadaan fasilitas tersebut memiliki nilai strategis karena menjadi representasi identitas, kekayaan budaya, dan potensi ekonomi Kaltara di tingkat nasional.
“Kita bersyukur Anjungan Kaltara sudah mulai beroperasi sejak Oktober lalu. Ini merupakan langkah maju yang patut diapresiasi. Namun, yang lebih penting adalah bagaimana kehadiran anjungan ini benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Kalimantan Utara,” ujar Nasir.
Ia menegaskan, pembangunan anjungan tidak boleh hanya berorientasi pada penyelesaian bangunan fisik, tetapi harus diikuti dengan program pemanfaatan yang memberikan dampak nyata.
“Anjungan Kaltara di TMII jangan hanya dipandang sebagai tempat memamerkan rumah adat. Lebih dari itu, anjungan ini harus menjadi wajah Kalimantan Utara di tingkat nasional, bahkan internasional. Di sinilah kita memperkenalkan kekayaan budaya, potensi pariwisata, produk unggulan UMKM, hingga peluang investasi yang dimiliki Kaltara,” jelasnya.
Menurut Nasir, keberadaan tiga rumah adat nantinya akan semakin memperkuat representasi keberagaman budaya Kalimantan Utara.
Ia berharap pembangunan tahap kedua direncanakan secara matang dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Selain itu, pengelolaan anjungan perlu didukung kegiatan yang berkelanjutan.
“Yang paling penting, setelah anjungan ini beroperasi, harus ada kegiatan yang berkelanjutan. Kita ingin anjungan ini hidup, menjadi tempat pertunjukan seni dan budaya, promosi destinasi wisata, pameran produk UMKM, serta ruang memperkenalkan peluang investasi di Kaltara,” katanya.
Nasir juga mendorong agar seluruh kabupaten dan kota di Kaltara dilibatkan dalam pengisian kegiatan dan promosi potensi daerah melalui anjungan tersebut.
Menurutnya, fasilitas itu harus menjadi ruang bersama bagi seluruh daerah untuk memperkenalkan produk unggulan, kekayaan budaya, serta keunggulan masing-masing wilayah.
“Jangan sampai kita sudah mengeluarkan anggaran besar untuk membangun anjungan, tetapi setelah selesai justru minim aktivitas. Harus ada manfaat nyata, termasuk terbukanya akses pasar bagi produk-produk UMKM Kaltara. Dengan demikian, keberadaan anjungan tidak hanya membanggakan secara budaya, tetapi juga memberikan nilai tambah secara ekonomi,” tegas Nasir.
Komarudin Dorong Pengelolaan Anjungan Berkelanjutan
Senada dengan Nasir, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltara, Komarudin, menilai pembangunan Anjungan Kaltara merupakan langkah strategis yang perlu diikuti perencanaan pengelolaan secara profesional dan berkelanjutan.
Menurutnya, anjungan tersebut memiliki peluang menjadi pusat promosi terpadu untuk memperkenalkan potensi pariwisata, budaya, dan ekonomi kreatif Kaltara kepada pengunjung TMII dari berbagai daerah maupun mancanegara.
“Anjungan Kaltara harus benar-benar menjadi jembatan promosi daerah. Kita memiliki kekayaan budaya, potensi pariwisata, serta produk UMKM yang sangat layak diperkenalkan secara nasional. Karena itu, pengembangannya harus diikuti program kegiatan yang terarah, berkelanjutan, dan melibatkan pemerintah kabupaten/kota serta pelaku ekonomi kreatif,” ungkap Komarudin.
Ia juga mengingatkan pentingnya memperhatikan aspek pembiayaan, pemeliharaan, dan pemanfaatan fasilitas agar pembangunan yang telah dilakukan memberikan hasil optimal.
“Kita tentu mendukung pembangunan dan pengembangan Anjungan Kaltara. Tetapi harus dipastikan bahwa setiap anggaran yang dikeluarkan memberikan manfaat yang sebanding bagi daerah. Jangan hanya bagus dari sisi bangunan, tetapi harus maksimal dari sisi fungsi dan pemanfaatannya,” tambahnya.
Menutup keterangannya, Nasir menegaskan Komisi II DPRD Kaltara akan terus mendorong optimalisasi PAD melalui pemanfaatan aset daerah yang produktif. Di sisi lain, DPRD juga akan memberi perhatian terhadap program strategis yang mampu memperkuat promosi dan perekonomian daerah.
Ia berharap Banhub Kaltara tidak hanya mampu memenuhi target pendapatan, tetapi juga memperkuat perannya sebagai penghubung Pemerintah Provinsi Kaltara dengan pemerintah pusat, dunia usaha, dan berbagai pemangku kepentingan di Jakarta.
“Bagi kami, keberhasilan sebuah program bukan hanya diukur dari berapa besar anggaran yang digunakan atau seberapa megah bangunan yang dihasilkan, tetapi seberapa besar manfaat yang bisa dirasakan masyarakat. Harapan kami sederhana, PAD terus meningkat, kekayaan budaya Kaltara semakin dikenal, produk UMKM kita semakin luas pasarnya, dan semakin banyak peluang ekonomi yang terbuka bagi masyarakat Kalimantan Utara,” pungkas Nasir. (Adv)





