NARASIPOSITIF.com, KALTARA – Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Kalimantan Utara memasuki tahapan penting. Hasil fasilitasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap Ranperda tersebut telah diterbitkan dan diterima untuk ditindaklanjuti oleh DPRD bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Provinsi Kaltara, Muhammad Nasir, S.Pi., M.M., menyampaikan bahwa terbitnya hasil fasilitasi Kemendagri menjadi tahapan penting yang membawa Ranperda tersebut semakin dekat menuju persetujuan bersama.
“Alhamdulillah, hasil fasilitasi Kemendagri sudah terbit. Ini menjadi tahapan penting yang membawa Ranperda Koperasi dan Usaha Kecil semakin dekat menuju persetujuan bersama antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara,” ujar Nasir.
Menurut Nasir, terdapat sejumlah catatan penyempurnaan dari Kemendagri, baik dari sisi substansi maupun redaksional. Salah satu hal penting adalah penegasan mengenai batas kewenangan pemerintah daerah agar materi Ranperda tidak tumpang tindih dengan kewenangan pemerintah pusat.
Selain itu, beberapa substansi yang menjadi perhatian dalam hasil fasilitasi mencakup pengaturan kemudahan bagi koperasi, seperti perizinan berusaha dan akses permodalan, pembinaan serta pendampingan pembentukan koperasi, hingga fasilitasi pelaporan hasil pelaksanaan rapat anggota.
Untuk usaha kecil, materi yang menjadi perhatian meliputi pendampingan legalitas usaha, peningkatan akses pembiayaan, bantuan permodalan, penyediaan bahan baku, dukungan sarana dan prasarana produksi, serta perlindungan melalui layanan bantuan dan pendampingan hukum.
“Poin-poin ini penting karena kita ingin Ranperda yang dihasilkan benar-benar memberikan manfaat bagi koperasi dan pelaku usaha kecil di Kaltara. Regulasi ini diharapkan tidak hanya menjadi aturan di atas kertas, tetapi menjadi landasan bagi pemerintah daerah untuk menghadirkan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan yang lebih nyata,” jelasnya.
Nasir menambahkan, setelah menerima hasil fasilitasi tersebut, Pansus II akan segera menggelar rapat internal untuk membahas dan mencermati seluruh catatan serta rekomendasi Kemendagri.
Selanjutnya, hasil pembahasan Pansus akan disampaikan dalam rapat gabungan komisi guna memperoleh masukan dan tanggapan dari seluruh anggota komisi DPRD.
Tahapan berikutnya adalah membawa Ranperda tersebut ke rapat paripurna untuk mendapatkan persetujuan bersama antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Kaltara.
“Kami berharap seluruh tahapan dapat berjalan lancar. Targetnya, pada 29 November 2026 mendatang Ranperda ini sudah dapat dibawa ke rapat paripurna untuk persetujuan bersama, bersamaan dengan agenda persetujuan RAPBD Tahun Anggaran 2027. Tentu ini tetap bergantung pada penyelesaian seluruh tahapan dan pembahasan yang diperlukan,” ungkap Nasir.
Sementara itu, Ketua Pansus II DPRD Provinsi Kaltara, Komarudin, S.Kom., M.H., menyampaikan bahwa Pansus akan mencermati seluruh hasil fasilitasi Kemendagri secara saksama. Langkah tersebut diperlukan agar penyempurnaan Ranperda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan batas kewenangan pemerintah daerah.
Menurutnya, koordinasi dan pembahasan bersama seluruh anggota Pansus serta komisi terkait menjadi bagian penting untuk memastikan Ranperda dapat diselesaikan dengan baik sebelum dibawa ke rapat paripurna.
Dengan terbitnya hasil fasilitasi Kemendagri, Pansus II berharap pembahasan Ranperda dapat segera dituntaskan. Kehadiran Perda tersebut nantinya diharapkan menjadi salah satu instrumen kebijakan daerah untuk memperkuat koperasi dan usaha kecil, meningkatkan daya saing, memperluas akses permodalan dan pasar, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Kalimantan Utara. (Adv)





