NARASI POSITIF.com, KALTARA – Menyikapi meningkatnya laporan tindak kriminalitas disertai kekerasan serta ancaman terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat, Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Utara menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah pihak terkait, Senin (13/4/2026).
Rapat yang berlangsung di ruang Rapat Pimpinan DPRD Kaltara ini dihadiri unsur kepolisian, di antaranya perwakilan Polda Kalimantan Utara, Polresta Bulungan, Kapolsek Sekatak, serta unsur TNI dari Kodim 0903/Bulungan dan Danramil Sekatak. Turut hadir pula Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara.
Ketua Komisi I DPRD Kaltara, Alimuddin, mengatakan rapat tersebut bertujuan memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menjaga stabilitas keamanan, khususnya di wilayah Bulungan dan Kabupaten Tana Tidung. Menurutnya, stabilitas keamanan menjadi faktor penting dalam mendukung pembangunan daerah.
“Situasi ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Diperlukan langkah konkret dan sinergi bersama agar masyarakat merasa aman,” ujarnya.
Dalam RDP tersebut, tiga isu utama menjadi perhatian, yakni maraknya aksi begal, praktik sabung ayam, serta peredaran narkoba. Dugaan aksi begal di jalur Sekatak–Bengara dan Sekatak–Betayau menjadi sorotan karena dinilai meresahkan masyarakat.
Perwakilan Polda Kaltara, Kombes Pol. Yudistira Windiawan, menjelaskan bahwa berdasarkan data Januari hingga April 2026, belum terdapat laporan resmi terkait kasus begal di wilayah Kaltara. Ia menegaskan, informasi yang beredar di media sosial belum tentu valid apabila tidak disertai laporan resmi.
“Masyarakat diimbau segera melapor jika mengetahui atau mengalami kejadian, agar dapat ditindaklanjuti secara hukum,” katanya.
Sementara itu, Kasat Reskrim Polresta Bulungan, Rio Adi Pratama, mengungkapkan adanya peningkatan tren kasus kejahatan dalam beberapa bulan terakhir. Pada tahun 2026 tercatat empat laporan, dengan satu kasus telah diselesaikan.
Ia juga menyebut sejumlah informasi viral di media sosial, seperti dugaan pembuntutan dan penghadangan, setelah ditelusuri belum memenuhi unsur tindak pidana atau tidak dilaporkan secara resmi. Pihak kepolisian, lanjutnya, telah meningkatkan patroli di titik rawan.
Perwakilan TNI dan Satpol PP menyatakan kesiapan mendukung Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban sesuai ketentuan yang berlaku.
Menutup rapat, Alimuddin menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam memberikan rasa aman serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Ia juga menekankan perlunya perlindungan bagi pelapor dan peningkatan koordinasi antarinstansi.
Dari hasil RDP, DPRD Kaltara merumuskan sejumlah rekomendasi, di antaranya pembentukan pos pengamanan di titik rawan, pengaktifan kembali poskamling, peningkatan patroli, serta sosialisasi kepada masyarakat agar aktif melaporkan tindak kriminal.
Rapat ditutup dengan komitmen bersama seluruh pihak untuk memperkuat koordinasi dan mengambil langkah cepat guna menekan angka kriminalitas, demi terciptanya situasi yang aman dan kondusif di Kalimantan Utara.
