NARASI POSITIF.com, KALTARA – Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Supa’ad Hadianto, mempertanyakan rencana pemerintah daerah terkait penyesuaian data kepesertaan BPJS Kesehatan.
Hal tersebut disampaikan saat Komisi IV DPRD Kaltara melakukan kunjungan kerja ke Kantor BPJS Kesehatan Cabang Tarakan, Senin (16/3/2026).
Kunjungan tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltara, Syamsuddin Arfah, didampingi anggota komisi Dino Andrian dan Supa’ad Hadianto. Rombongan diterima langsung Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tarakan, Yusef Eka Darmawan, bersama jajaran.
Dalam pertemuan itu, Supa’ad meminta pemerintah daerah segera menyerahkan data hasil konsolidasi terkait jumlah kepesertaan BPJS Kesehatan yang rencananya akan dikurangi.
Menurutnya, DPRD membutuhkan data yang akurat dan sinkron dengan hasil konsolidasi pemerintah sebelum mengambil langkah atau keputusan lebih lanjut. Hal ini dinilai penting karena berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat luas, khususnya di sektor kesejahteraan.
“Kami perlu data itu, jumlah dan rencana pemerintah mau mengurangi itu. Saya minta data yang Bapak miliki sesuai hasil konsolidasi dengan pemerintah, tolong diberikan kepada kami,” ujar Supa’ad.
Ia menegaskan persoalan tersebut nantinya akan dibahas lebih lanjut melalui rapat gabungan komisi di DPRD Kaltara. Hal ini dilakukan karena dampak kebijakan tersebut berpotensi menyentuh berbagai sektor yang menjadi kewenangan sejumlah komisi di DPRD.
Langkah kehati-hatian ini diambil mengingat kondisi keuangan Pemerintah Provinsi Kaltara yang tengah mengalami tekanan cukup berat. Supa’ad bahkan menyebut kondisi anggaran daerah saat ini dalam keadaan kurang sehat.
Indikatornya terlihat dari adanya pemangkasan anggaran di sejumlah sektor, termasuk pendidikan. Ia mengungkapkan bahwa anggaran beasiswa yang selama ini menjadi salah satu program unggulan provinsi mengalami penurunan cukup signifikan.
Dari total alokasi sebelumnya sebesar Rp20 miliar, anggaran tersebut dipangkas hingga Rp15 miliar sehingga tersisa Rp5 miliar.
DPRD Kaltara, lanjutnya, berkomitmen untuk memperdalam pembahasan terkait pengurangan belanja daerah, termasuk rencana penyesuaian kepesertaan BPJS, agar kebijakan yang diambil tidak berdampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat di tengah keterbatasan fiskal daerah.
“Kami belum bisa menjanjikan sesuatu yang berlebihan karena memang kondisi anggarannya sangat terbatas,” tutupnya. (Adv)
