Hasil Fasilitasi Kemendagri Terbit, Nasir: Ranperda Koperasi dan UMKM Selangkah Lagi Menuju Persetujuan Bersama

oleh
oleh

NARASIPOSITIF.com, KALTARA – Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Kalimantan Utara memasuki tahapan penting. Hasil fasilitasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah diterbitkan dan diterima untuk ditindaklanjuti oleh DPRD bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara).

Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Kaltara, Muhammad Nasir, S.Pi., M.M., mengatakan terbitnya hasil fasilitasi tersebut menjadi tahapan penting dalam proses penyempurnaan Ranperda sebelum dibawa ke rapat paripurna untuk mendapatkan persetujuan bersama.

There is no gallery selected or the gallery was deleted.

“Alhamdulillah, hasil fasilitasi Kemendagri sudah terbit. Ini menjadi tahapan penting yang membawa Ranperda Koperasi dan Usaha Kecil semakin dekat menuju persetujuan bersama antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara,” ujar Nasir.

Menurutnya, terdapat sejumlah catatan penyempurnaan dari Kemendagri, baik menyangkut substansi maupun redaksional. Salah satu perhatian utama adalah penegasan batas kewenangan pemerintah daerah agar materi Ranperda tidak tumpang tindih dengan kewenangan pemerintah pusat.

Beberapa substansi yang menjadi perhatian dalam hasil fasilitasi tersebut meliputi pengaturan kemudahan bagi koperasi, seperti perizinan berusaha dan akses permodalan, pembinaan serta pendampingan pembentukan koperasi, hingga fasilitasi pelaporan hasil pelaksanaan rapat anggota.

Sementara bagi pelaku usaha kecil, materi pengaturan mencakup pendampingan legalitas usaha, peningkatan akses pembiayaan, bantuan permodalan, penyediaan bahan baku, dukungan sarana dan prasarana produksi, serta perlindungan melalui layanan bantuan dan pendampingan hukum.

“Poin-poin ini penting karena kita ingin Ranperda yang dihasilkan benar-benar memberikan manfaat bagi koperasi dan pelaku usaha kecil di Kaltara. Regulasi ini diharapkan tidak hanya menjadi aturan di atas kertas, tetapi menjadi landasan bagi pemerintah daerah untuk menghadirkan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan yang lebih nyata,” jelasnya.

Nasir menambahkan, setelah menerima hasil fasilitasi tersebut, Pansus II akan segera menggelar rapat internal untuk membahas dan mencermati seluruh catatan serta rekomendasi Kemendagri.

Hasil pembahasan Pansus selanjutnya akan disampaikan dalam rapat gabungan komisi guna memperoleh masukan dan tanggapan dari seluruh anggota komisi DPRD.

Tahapan berikutnya adalah membawa Ranperda ke rapat paripurna untuk memperoleh persetujuan bersama antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Kaltara.

“Kami berharap seluruh tahapan dapat berjalan lancar. Targetnya, pada 29 November 2026 mendatang Ranperda ini sudah dapat dibawa ke rapat paripurna untuk persetujuan bersama, bersamaan dengan agenda persetujuan RAPBD Tahun Anggaran 2027. Tentu ini tetap bergantung pada penyelesaian seluruh tahapan dan pembahasan yang diperlukan,” ungkap Nasir.

Sementara itu, Ketua Pansus II DPRD Kaltara, Komarudin, S.Kom., M.H., menyampaikan bahwa pihaknya akan mencermati seluruh hasil fasilitasi Kemendagri secara saksama. Langkah tersebut diperlukan agar penyempurnaan Ranperda tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan batas kewenangan pemerintah daerah.

Menurutnya, koordinasi dan pembahasan bersama seluruh anggota Pansus serta komisi terkait menjadi bagian penting untuk memastikan Ranperda dapat diselesaikan dengan baik sebelum dibawa ke rapat paripurna.

Dengan terbitnya hasil fasilitasi Kemendagri, proses pembahasan Ranperda kini memasuki tahap penyempurnaan sebelum persetujuan bersama. Kehadiran regulasi tersebut diharapkan menjadi instrumen kebijakan daerah untuk memperkuat koperasi dan usaha kecil, meningkatkan daya saing, memperluas akses permodalan dan pasar, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Kalimantan Utara. (Adv)