NARASI POSITIF.com, NUNUKAN – Sejumlah warga Kabupaten Nunukan mengeluhkan sulitnya proses pengajuan proposal bantuan serta terhentinya pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) di tingkat kecamatan dan desa. Keluhan tersebut disampaikan langsung kepada Wakil Ketua DPRD Nunukan, Arpiah, dalam kegiatan penjaringan aspirasi masyarakat, yang digelar di Ballrom Hotel Fortune, Nunukan, pada Selasa (17/2/2026).
Arpiah mengakui bahwa persoalan administrasi proposal dan stagnasi kegiatan MTQ menjadi perhatian serius. Menurutnya, dua hal tersebut berkaitan langsung dengan pembinaan keagamaan, pemberdayaan masyarakat, serta akses warga terhadap program-program pemerintah daerah.
“Banyak masyarakat menyampaikan bahwa proposal bantuan sering terkendala di proses awal, bahkan ada yang tidak mengetahui harus ke mana mengajukan. Selain itu, kegiatan MTQ yang seharusnya rutin sebagai bagian pembinaan keagamaan justru tidak berjalan di beberapa wilayah,” ujar Arpiah.
Sebagai pimpinan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan, Arpiah menegaskan akan segera mengoordinasikan persoalan tersebut dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, khususnya yang membidangi keagamaan, pendidikan, serta pemberdayaan masyarakat.
Ia menilai, perlu ada penyederhanaan alur pengajuan proposal serta sosialisasi yang lebih masif kepada masyarakat agar warga memahami mekanisme dan persyaratan yang dibutuhkan.
“Kalau prosedurnya jelas dan mudah diakses, masyarakat tidak akan kebingungan. Ini yang akan kita dorong bersama pemerintah daerah,” tambahnya.
Terkait MTQ, Arpiah menekankan pentingnya menghidupkan kembali kegiatan tersebut sebagai sarana pembinaan generasi muda serta penguatan nilai-nilai keagamaan di tengah masyarakat.
“MTQ bukan sekadar lomba, tetapi juga wadah pembinaan dan silaturahmi. Kita ingin kegiatan ini kembali berjalan aktif sampai ke tingkat desa,” katanya.
Warga berharap, janji koordinasi yang disampaikan dapat segera ditindaklanjuti sehingga persoalan proposal dan pelaksanaan MTQ tidak lagi menjadi hambatan. Mereka menilai peran DPRD sangat strategis dalam menjembatani aspirasi masyarakat dengan pemerintah daerah.
Melalui langkah ini, DPRD Nunukan diharapkan dapat terus memperkuat fungsi pengawasan dan penganggaran, agar program-program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat dapat berjalan lebih efektif dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Nunukan.(Adv)
