NARASI POSITIF.com, KALTARA – Komisi IV DPRD Kalimantan Utara (Kaltara) mendorong agar program literasi mendapat ruang dalam sistem penganggaran melalui Pokok Pikiran (Pokir) DPRD.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltara, Vamelia, menilai selama ini upaya mendukung kegiatan literasi masih terkendala secara teknis, lantaran belum tersedia menu khusus dalam sistem usulan Pokir yang mengakomodasi sektor perpustakaan dan literasi.
“Kami ingin membantu para penggiat literasi di daerah, tetapi ketika dimasukkan ke dalam sistem usulan Pokir, ternyata belum ada menu yang secara khusus mengakomodasi sektor ini,” ujarnya, pada Rabu (18/3/2026)
Kondisi tersebut dinilai menjadi hambatan dalam menyalurkan dukungan konkret kepada komunitas literasi yang selama ini aktif di berbagai wilayah Kaltara.
Vamelia menegaskan, literasi memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Oleh karena itu, program-program literasi harus difasilitasi secara serius melalui kebijakan anggaran yang tepat.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, ia mendorong Dinas Perpustakaan dan Literasi agar berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) guna menyesuaikan kamus usulan dalam sistem Pokir DPRD.
“Kamus Pokir DPRD perlu mengakomodasi sektor ini, sehingga kami bisa menyalurkan bantuan nyata bagi para pegiat literasi di daerah,” tegasnya.
Menurutnya, tanpa dukungan dalam sistem perencanaan dan penganggaran, berbagai program literasi akan sulit berkembang secara optimal.
Dorongan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya DPRD Kaltara dalam memperkuat ekosistem literasi daerah, agar tidak hanya bergantung pada inisiatif komunitas, tetapi juga mendapat dukungan berkelanjutan dari pemerintah.(Adv)
