NARASI POSITIF.com, KALTARA – Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Muhammad Nasir, S.Pi., M.M., menyampaikan bahwa pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat berdampak pada keterbatasan anggaran pembangunan, termasuk dalam merealisasikan aspirasi masyarakat hasil reses.
Menurutnya, setiap anggota DPRD melaksanakan reses di lima titik dalam satu masa sidang. Dalam satu tahun terdapat tiga kali masa reses, sehingga sedikitnya 15 titik dikunjungi untuk menyerap aspirasi masyarakat. Namun, banyaknya usulan yang masuk tidak sebanding dengan kemampuan anggaran yang tersedia.
“Dengan adanya pengurangan dana TKD dari pemerintah pusat, tentu kemampuan daerah untuk mengakomodir usulan masyarakat menjadi terbatas. Ruang melalui pokok-pokok pikiran (pokir) yang disiapkan anggota DPRD juga sangat terbatas,” ujarnya, pada Minggu (15/2/2026).
APBD Turun Signifikan
Nasir menjelaskan, APBD Provinsi Kaltara tahun 2025 berada di kisaran Rp3,1 triliun. Sementara pada tahun 2026 turun menjadi sekitar Rp2,2 triliun atau berkurang kurang lebih Rp917 miliar. Adapun pemangkasan dana TKD diperkirakan mencapai sekitar Rp600 miliar.
Kondisi tersebut berimplikasi langsung pada terbatasnya program pembangunan yang dapat direalisasikan, khususnya yang bersumber dari aspirasi masyarakat.
Ia juga menegaskan bahwa APBD 2025 merupakan hasil pembahasan DPRD periode sebelumnya. Anggota DPRD periode saat ini baru memiliki ruang lebih besar dalam APBD Perubahan 2025, namun dengan alokasi anggaran yang relatif kecil dan sebagian besar diperuntukkan bagi dana hibah.
“Realisasi dari usulan-usulan masyarakat yang kami perjuangkan baru akan terlihat di tahun anggaran 2026. Perlu dipahami bahwa skema penganggaran itu usulan diajukan tahun ini, direalisasikan pada tahun berikutnya,” jelasnya.
Menurut Nasir, masih banyak masyarakat yang berharap usulan dapat langsung direalisasikan pada tahun yang sama, padahal mekanisme penganggaran membutuhkan proses dan tahapan.
Fokus Sektor Unggulan Nunukan
Di Kabupaten Nunukan, sektor yang paling banyak menghidupi masyarakat adalah budidaya rumput laut. Selain itu, sektor UMKM, pertanian, perkebunan dan perikanan juga menjadi penopang ekonomi masyarakat.Karena itu, ia menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan kebutuhan masyarakat di sektor-sektor tersebut.
Untuk tahun 2026, Nasir memperjuangkan bantuan bagi kelompok UMKM berupa fasilitas usaha dan dukungan permodalan. Di sektor perikanan, melalui APBD Perubahan 2025, beberapa kelompok perikanan telah diperjuangkan untuk mendapatkan bantuan.
Sementara pada 2026, sejumlah Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) juga diperjuangkan agar memperoleh bantuan sarana dan prasarana budidaya rumput laut, serta bantuan bibit untuk sektor pertanian dan perkebunan.
Meski menghadapi keterbatasan anggaran akibat pemangkasan TKD, Nasir tetap optimistis pembangunan di Kalimantan Utara, khususnya di Kabupaten Nunukan, dapat terus berjalan secara bertahap dan terarah sesuai prioritas kebutuhan masyarakat.(Adv)
