NARASI POSITIF. com, NUNUKAN – Guna memastikan proyek pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara tahun anggaran 2024 berfungsi secara maksimal digunakan oleh masyarakat.
Tim Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) melakukan monitoring terhadap pelaksanaan program-program pemerintah yang tercantum dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Tahun Anggaran 2024. Kegiatan monitoring dilaksanakan selama dua hari di wilayah Kabupaten Nunukan, khususnya di Pulau Nunukan dan Pulau Sebatik.
Anggota DPRD Kaltara yang tergabung dalam tim pansus dan turut hadir dalam kegiatan ini antara lain Muhammad Nasir, S.Pi., MM., Rismanto, SE., MT., MPSDA., serta Rahman, S.K.M., M.Kes.
Monitoring difokuskan pada program yang dijalankan oleh empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Kaltara, yakni Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR-PERKIM), Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM.
“Kami meninjau langsung berbagai program strategis yang sedang berjalan di Nunukan dan Sebatik, termasuk pembangunan dan peningkatan infrastruktur dasar serta sarana pelayanan publik,” ujar Muhammad Nasir, S.Pi., MM., pada Senin (21/4/2025).
Beberapa proyek yang dikunjungi antara lain peningkatan Dermaga Pelabuhan Liem Hie Djung di Nunukan yang dikerjakan oleh Dinas Perhubungan Kaltara. Di sektor pendidikan, tim pansus memantau langsung kondisi sarana pendidikan dan pelaksanaan rehabilitasi maupun pembangunan ruang kelas baru di SMKN 1 Nunukan, SMAN 2 Nunukan Selatan, SMAK Negeri 1 Sebatik Barat, dan SMAN 1 Sebatik Tengah.
Sementara itu, dari Dinas PUPR-PERKIM, tim melakukan evaluasi terhadap berbagai proyek infrastruktur dasar yang bersinggungan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, Dinas Perindagkop dan UMKM Kaltara turut menjadi perhatian dengan proyek pembangunan drainase dan pengelolaan limbah basah di kawasan Toko Perbatasan Sebatik, yang bertujuan meningkatkan kebersihan dan kenyamanan area perdagangan masyarakat perbatasan.
Muhammad Nasir menjelaskan, kegiatan monitoring ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD untuk memastikan seluruh program yang tertuang dalam APBD benar-benar dilaksanakan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Ini adalah bentuk komitmen kami dalam memastikan setiap kegiatan pemerintah provinsi tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga berdampak positif di lapangan. Kami juga menerima langsung masukan dari warga sebagai bahan evaluasi,” ujarnya.
Hasil monitoring ini akan menjadi bahan penting dalam pembahasan LKPj bersama pemerintah provinsi, pemberian rekomendasi DPRD sekaligus menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan ke depan agar lebih tepat sasaran dan merata.
