NARASI POSITIF.com, NUNUKAN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan Dewan Pendidikan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Dewan Pendidikan se-Kalimantan Utara di ruang serbaguna lantai V Kantor Bupati Nunukan, Selasa (28/10/25).
Kegiatan ini dibuka Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Kaltara Wilayah Nunukan, Mahfud, yang hadir mewakili Gubernur Kalimantan Utara.
Rakor tersebut dihadiri oleh Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan Ir. Jabbar, Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara H. Ladullah, SH, Kepala Balai Penjamin Mutu Pendidikan (BPMP) Kaltara, Ketua Dewan Pendidikan Provinsi, Kepala Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota se-Kaltara, serta para kepala sekolah se-Kabupaten Nunukan.
Dalam sambutan Gubernur Kalimantan Utara yang dibacakan Mahfud, pemerintah provinsi menegaskan dukungan penuh terhadap Program Nasional Presiden Republik Indonesia, yakni Program Makan Bergizi Gratis bagi pelajar di Kalimantan Utara, yang diharapkan mampu meningkatkan gizi, semangat belajar, serta kualitas pendidikan anak-anak di Kaltara.
Mahfud juga menyampaikan bahwa belum lama ini Menteri Agama RI telah mencanangkan pendirian SMA Garuda di kawasan Kota Baru Mandiri, Tanjung Selor.
Ia menilai kehadiran sekolah tersebut menjadi tonggak penting dalam memperluas akses serta meningkatkan mutu pendidikan di Kalimantan Utara, khususnya dalam menyiapkan generasi muda yang unggul dan berdaya saing global.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui berbagai kebijakan juga terus berupaya menjemput anak-anak usia sekolah yang tidak mampu atau telah putus sekolah agar bisa kembali mengenyam pendidikan.
Mahfud menegaskan, seluruh biaya pendidikan mereka akan ditanggung sepenuhnya oleh negara sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap masa depan bangsa.
Dikesempatan yang sama, Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan Ir. Jabbar menegaskan, Dewan Pendidikan harus berperan aktif sebagai jembatan komunikasi antara masyarakat, pendidik, dan pemerintah daerah.
“Dewan Pendidikan harus bisa berdiri pada posisi yang seimbang. Di satu sisi menampung aspirasi masyarakat dan orang tua murid, tapi di sisi lain juga harus mampu mewadahi kepentingan para pendidik serta kebijakan pemerintah,” ujarnya.
Lebih lanjut, Jabbar mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersinergi dalam menuntaskan permasalahan anak putus sekolah di Kaltara.
“Saya percaya jika kita bisa saling mendukung dan berkolaborasi, hambatan di bidang pendidikan dapat kita atasi bersama. Mari kita wujudkan pendidikan yang inklusif, merata, dan mampu menciptakan generasi masa depan yang gemilang,” tegasnya. (Adv)
