NARASI POSITIF.com, KALTARA– Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Syamsuddin Arfah, memastikan anggaran untuk program BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) di provinsi ini tetap aman, meski pemerintah pusat tengah melakukan evaluasi kuota peserta.
Evaluasi nasional yang dilakukan oleh pemerintah pusat bertujuan untuk memastikan bantuan iuran tepat sasaran bagi masyarakat yang benar‑benar membutuhkan. Meski demikian, Syamsuddin menegaskan bahwa alokasi anggaran APBD Kaltara tidak akan berkurang, sehingga warga kurang mampu tetap mendapatkan layanan kesehatan melalui program PBI.
“Saya pastikan anggaran untuk PBI di Kaltara tetap aman dan akan kita kawal bersama agar tidak terganggu di tengah evaluasi pusat,” ujarnya, pada Minggu (15/2/2026)
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah dan BPJS Kesehatan untuk memastikan kelangsungan program jaminan kesehatan nasional bagi masyarakat rentan secara sosial ekonomi.
Program BPJS PBI menjadi salah satu upaya pemerintah menjamin akses layanan kesehatan merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya bagi kelompok yang paling membutuhkan. Dengan kepastian anggaran ini, warga Kaltara yang menjadi peserta PBI tetap bisa memanfaatkan layanan kesehatan tanpa khawatir terputus.
Kegiatan pengawasan dan koordinasi seperti ini menjadi bagian penting peran wakil rakyat dalam memastikan program sosial dan kesehatan berjalan sesuai tujuan, serta memberikan kepastian bagi masyarakat penerima manfaat.(Adv)
