89 Pasal Disiapkan! DPRD Kaltara Atur Investasi Perkebunan hingga Hak Warga

oleh
oleh

NARASI POSITIF.com, KALTARA – Investasi perkebunan di Kalimantan Utara (Kaltara) diharapkan tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi dan keuntungan perusahaan. Perlindungan hak masyarakat, kepastian pemanfaatan lahan, hingga pencegahan konflik antara perusahaan dan warga juga harus menjadi bagian penting dalam pembangunan sektor perkebunan.

Komitmen tersebut menjadi salah satu poin utama dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan yang telah disepakati DPRD bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara dalam rapat paripurna.

There is no gallery selected or the gallery was deleted.

Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Kaltara dari Fraksi PKS, Muhammad Nasir, menegaskan bahwa investasi perkebunan harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat, termasuk masyarakat hukum adat yang memiliki keterikatan dengan wilayah perkebunan.

Menurutnya, investasi memang berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan membuka lapangan kerja. Namun, kepentingan masyarakat tidak boleh dikesampingkan, terlebih jika aktivitas perkebunan berpotensi memicu persoalan sosial akibat sengketa lahan.

“Kita mendukung investasi karena daerah membutuhkan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja. Tetapi, investasi juga harus menghormati hak masyarakat. Jangan sampai pembangunan perkebunan justru menimbulkan persoalan sosial yang berkepanjangan,” ujar Nasir.

Dalam pembahasan Ranperda tersebut, Pansus II memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan hak masyarakat dan pengaturan pemanfaatan lahan. Ketentuan itu dituangkan dalam Pasal 7 hingga Pasal 12.

Di dalamnya diatur penghormatan terhadap budaya dan hak masyarakat, termasuk mekanisme musyawarah dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penggunaan tanah ulayat.

Persetujuan penggunaan tanah ulayat oleh masyarakat hukum adat juga harus mengacu pada prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC). Prinsip ini menekankan bahwa persetujuan diberikan secara bebas, berdasarkan informasi yang disampaikan sejak awal, serta tanpa tekanan maupun paksaan.

Selain perlindungan lahan, regulasi tersebut turut mengatur mekanisme penanganan konflik antara perusahaan perkebunan dan masyarakat. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 67 hingga Pasal 70.

Penyelesaian perselisihan diarahkan melalui koordinasi dan musyawarah dengan tetap memperhatikan kewenangan masing-masing pihak serta ketentuan hukum yang berlaku.

Nasir menilai, potensi konflik perlu diantisipasi sejak awal melalui tata kelola perkebunan yang transparan serta komunikasi yang baik antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat.

“Yang kita inginkan adalah pembangunan perkebunan yang membawa ketenteraman dan kesejahteraan, bukan melahirkan konflik berkepanjangan. Karena itu, pencegahan persoalan harus dikedepankan melalui komunikasi, musyawarah, dan penghormatan terhadap ketentuan hukum,” tegasnya.

Secara keseluruhan, Ranperda Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan yang dibahas Pansus II DPRD Kaltara terdiri atas 17 bab dan 89 pasal. Substansinya diharapkan menjadi landasan bagi penyelenggaraan perkebunan yang lebih terarah, berkelanjutan, dan memperhatikan kepentingan seluruh pihak.

Meski telah memperoleh persetujuan bersama DPRD dan Pemprov Kaltara, rancangan regulasi tersebut masih harus melalui tahapan evaluasi dan mendapatkan nomor register dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Setelah seluruh tahapan tersebut diselesaikan, Ranperda akan ditetapkan oleh gubernur dan diundangkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Utara.

Melalui regulasi ini, DPRD Kaltara berharap pembangunan perkebunan ke depan dapat berjalan lebih terarah dan berkeadilan. Investasi diharapkan terus berkembang untuk mendorong perekonomian daerah, tanpa mengorbankan hak masyarakat, kepastian hukum, maupun kelestarian lingkungan. (Adv)