Supa’ad Hadirkan Kepala BPJS Kesehatan dalam Reses, Warga Tarakan Bisa Langsung Sampaikan Keluhan

oleh
oleh

NARASIPOSITIF.com, KALTARA – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Supa’ad Hadianto, menghadirkan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tarakan, Yusef Eka Darmawan, dalam kegiatan reses Masa Persidangan I Tahun 2026 di Hotel Lembasung, Tarakan, Sabtu (14/11/2026).

Kehadiran pimpinan BPJS Kesehatan tersebut sengaja dihadirkan untuk memberikan ruang dialog langsung kepada masyarakat, khususnya terkait berbagai persoalan jaminan kesehatan nasional (JKN), mulai dari status kepesertaan, bantuan iuran, hingga pelayanan di fasilitas kesehatan.

There is no gallery selected or the gallery was deleted.

Supa’ad mengatakan, langkah tersebut dilakukan karena selama ini dirinya kerap menerima keluhan masyarakat mengenai layanan BPJS Kesehatan, baik melalui percakapan sehari-hari maupun media sosial.

Menurutnya, reses tidak hanya menjadi agenda untuk menghimpun aspirasi, tetapi juga harus dimanfaatkan sebagai ruang menghadirkan pihak yang memiliki kewenangan dan pemahaman langsung terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat.

“Sering saya ingatkan, reses itu bagian penting dari aspirasi masyarakat. Setiap reses, saya pasti membawa ahlinya karena saya sering mendengar teman-teman di warung kopi, di pinggir jalan, mengeluh. Bahkan di medsos saya, banyak keluhan soal BPJS,” ujar Supa’ad.

Ia menilai kehadiran Kepala BPJS Kesehatan menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh penjelasan secara langsung, sekaligus menyampaikan persoalan yang selama ini belum mendapatkan penyelesaian.

Karena itu, Supa’ad mengajak warga, termasuk para pengemudi ojek online (ojol) yang hadir, untuk memanfaatkan pertemuan tersebut dengan menyampaikan pertanyaan maupun keluhan secara terbuka.

“Silakan manfaatkan momen ini untuk curhat sama beliau karena beliau ahlinya,” tambahnya.

JKN Jadi Perlindungan Masyarakat Saat Menghadapi Risiko Kesehatan

Dalam pemaparannya, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tarakan, Yusef Eka Darmawan, mengingatkan pentingnya kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional sebagai bentuk perlindungan masyarakat ketika menghadapi risiko kesehatan, termasuk kecelakaan dan penyakit yang membutuhkan biaya pengobatan besar.

Ia menjelaskan, program JKN memberikan jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan sesuai ketentuan bagi peserta yang memenuhi persyaratan kepesertaan.

Yusef juga menceritakan sejumlah pengalaman penanganan kasus di lapangan, mulai dari kecelakaan lalu lintas hingga pasien yang harus menghadapi beban biaya pengobatan karena tidak memiliki kepesertaan aktif.

“Dulu, sebelum ada JKN, orang cuci darah berat, pasang ring saja mikir-mikir. Sekarang, bapak-ibu mau dipasang ring setiap jam pun dikasih ring, dijamin oleh BPJS Kesehatan,” ungkap Yusef.

Namun, ia juga menyoroti persoalan status kepesertaan masyarakat yang tidak aktif, baik akibat tunggakan iuran maupun perubahan kuota peserta yang ditanggung pemerintah.

Puluhan Ribu Peserta Nonaktif Jadi Perhatian

Yusef mengungkapkan, masih terdapat puluhan ribu peserta di Kalimantan Utara yang berstatus nonaktif karena berbagai kendala pembayaran dan penyesuaian kuota oleh pemerintah daerah.

Ia menjelaskan, perubahan kemampuan fiskal daerah turut memengaruhi jumlah peserta yang dapat ditanggung melalui program bantuan iuran pemerintah.

“Tahun ini kuota sempat dikurangi karena penyesuaian fiskal. Provinsi mengaktifkan 30.000, tapi yang diambil alih kabupaten/kota bervariasi, bahkan ada yang dinonaktifkan sementara. Ini yang sedang kami cari solusinya bersama DPRD,” jelas Yusef.

Persoalan tersebut menjadi salah satu perhatian dalam pertemuan bersama Supa’ad. Melalui dialog langsung, masyarakat diharapkan dapat memahami penyebab perubahan status kepesertaan sekaligus mengetahui langkah yang dapat ditempuh untuk memperoleh kembali akses jaminan kesehatan.

BPJS Buka Ruang Konsultasi dan Informasi

Menanggapi berbagai keluhan warga mengenai layanan kesehatan dan kendala administrasi kepesertaan, BPJS Kesehatan membuka ruang dialog interaktif sekaligus memberikan informasi mengenai akses layanan yang dapat dimanfaatkan masyarakat.

Yusef mengimbau warga yang menghadapi persoalan status kepesertaan, tunggakan iuran, maupun pelayanan di fasilitas kesehatan agar tidak ragu menggunakan kanal layanan resmi BPJS Kesehatan atau berkoordinasi melalui perwakilan rakyat.

Melalui kegiatan reses tersebut, Supa’ad berharap berbagai persoalan jaminan kesehatan yang dihadapi masyarakat dapat teridentifikasi dan ditindaklanjuti melalui komunikasi serta koordinasi dengan pihak terkait.

Ia juga berharap kehadiran langsung pihak BPJS Kesehatan dapat membantu masyarakat memperoleh informasi yang lebih jelas mengenai hak, kewajiban, dan prosedur dalam mengakses layanan JKN. (Adv)