DPRD Kaltara: Jalan Perbatasan Jadi Kunci Pemerataan Pembangunan

oleh
oleh

NARASIPOSITIF.com, KALTARA – Keterbatasan infrastruktur jalan masih menjadi tantangan dalam pemerataan pembangunan di Kalimantan Utara (Kaltara), khususnya di kawasan perbatasan. Peningkatan konektivitas dinilai menjadi kebutuhan mendesak untuk membuka akses masyarakat, memperlancar aktivitas ekonomi, sekaligus mendorong perkembangan wilayah.

Ketua DPRD Kaltara, Achmad Djufrie, menilai pembangunan jalan di kawasan perbatasan tidak boleh hanya dipandang sebagai proyek infrastruktur fisik. Lebih dari itu, ketersediaan akses transportasi yang memadai turut menentukan kelancaran aktivitas masyarakat dan pemerataan pelayanan pembangunan.

There is no gallery selected or the gallery was deleted.

Menurutnya, kondisi jalan yang belum memadai dapat berdampak langsung terhadap mobilitas warga, distribusi barang dan jasa, hingga akses masyarakat terhadap berbagai pelayanan dasar.

Karena itu, pembangunan konektivitas kawasan perbatasan harus menjadi salah satu prioritas dalam agenda pembangunan Kaltara ke depan.

“Pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan ini sangat penting. Kita ingin masyarakat di wilayah tersebut juga merasakan pemerataan pembangunan dan memiliki akses yang lebih baik,” ucapnya.

Achmad menjelaskan, kebutuhan pembangunan jalan perbatasan telah menjadi perhatian pemerintah daerah dan DPRD. Persoalan tersebut juga berulang kali disampaikan kepada pemerintah pusat agar mendapatkan dukungan anggaran dan percepatan penanganan.

Ia mengingatkan, Kaltara yang telah memasuki usia ke-14 tahun masih membutuhkan dukungan pembangunan berkelanjutan, terutama bagi wilayah yang menghadapi keterbatasan akses akibat kondisi geografis dan belum optimalnya infrastruktur.

Menurutnya, perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan kawasan perbatasan tidak cukup hanya diwujudkan melalui kunjungan lapangan dan koordinasi. Diperlukan tindak lanjut berupa program konkret yang dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Di sisi lain, Achmad mengajak masyarakat turut berperan dalam mengawal proses pembangunan. Dukungan terhadap program pemerintah perlu disertai sikap kritis dan pengawasan agar pelaksanaannya tetap sesuai kebutuhan masyarakat.

“Pada prinsipnya, kami meminta masyarakat mendukung pemerintah dalam melakukan pembangunan. Tetapi, kalau dalam pelaksanaannya masih ada yang tidak sesuai harapan, silakan memberikan kritik,” pungkasnya.

DPRD Kaltara berharap peningkatan konektivitas jalan dapat menjadi pintu masuk bagi percepatan pembangunan kawasan perbatasan. Dengan akses transportasi yang semakin baik, keterisolasian wilayah diharapkan dapat berangsur teratasi, distribusi kebutuhan masyarakat semakin lancar, dan peluang ekonomi di kawasan perbatasan semakin terbuka. (Adv)