NARASI POSITIF.com, KALTARA – Banjir kiriman dari wilayah hulu Malaysia yang kembali merendam sejumlah kecamatan di Kabupaten Nunukan mendapat sorotan dari Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara Daerah Pemilihan (Dapil) IV Kabupaten Nunukan, Rismanto.
Politisi Partai NasDem tersebut menilai banjir yang hampir terjadi setiap tahun di wilayah Lumbis dan sekitarnya bukan lagi sekadar persoalan musiman, melainkan masalah struktural yang membutuhkan solusi permanen.
“Banjir di Lumbis ini bukan hanya akibat hujan lokal. Ini juga kiriman dari wilayah hulu, termasuk dari Malaysia. Karena itu, penanganannya tidak bisa hanya bersifat darurat setiap tahun,” tegas Rismato, pada Minggu (1/03/2026).
Diketahui, banjir yang mencapai puncaknya pada 25 Februari 2026 sempat merendam 10 kecamatan di Kabupaten Nunukan, terutama wilayah sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Sembakung serta sebagian Krayan dan Sebuku.
Kenaikan debit air sebenarnya telah terpantau sejak 23–24 Februari sebelum akhirnya mencapai puncak sehari kemudian. Saat ini sejumlah wilayah seperti Lumbis Hulu, Lumbis Ogong, dan Lumbis Pansiangan mulai berangsur normal. Namun material sisa banjir berupa lumpur, kayu, dan batang pohon masih banyak ditemukan.
Di Kecamatan Lumbis, air sempat merendam badan jalan dengan ketinggian lebih dari satu meter. Kini akses transportasi sudah kembali terbuka. Sementara itu, Kecamatan Sembakung yang berada di wilayah hilir masih mengalami kenaikan debit air akibat kiriman dari hulu.
Peran Strategis Pemprov Kaltara
Menurut Rismanto, sebagai wilayah perbatasan, Lumbis membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah daerah hingga pusat. Ia menilai penanganan banjir harus melibatkan koordinasi lintas daerah bahkan lintas negara.
“Ini bukan hanya persoalan kabupaten, tetapi menyangkut wilayah perbatasan dan sistem sungai lintas negara. Pemerintah harus berani menyusun roadmap jangka panjang agar Lumbis tidak setiap tahun berada dalam situasi siaga yang sama,” ujarnya.
Ia mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk mengalokasikan dukungan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) bila diperlukan, mengusulkan program pengendalian banjir skala besar ke pemerintah pusat, serta memperkuat koordinasi dengan Balai Wilayah Sungai.
Tak hanya itu, persoalan kiriman air lintas batas juga dinilai perlu diangkat menjadi agenda koordinasi nasional agar ada langkah strategis bersama antara pemerintah pusat dan negara tetangga.
“Karena ini menyangkut sungai lintas negara, maka perlu ada komunikasi dan koordinasi yang lebih serius di tingkat pusat. Jangan sampai masyarakat perbatasan terus menjadi korban setiap tahun,” ucapnya.
Berdasarkan peringatan BMKG, curah hujan dengan intensitas sedang hingga lebat masih berpotensi terjadi dalam beberapa hari ke depan. Sejumlah pos siaga BPBD tetap diaktifkan di Kecamatan Sembakung, Lumbis, Sebuku, Krayan Timur, Krayan Barat, Krayan Selatan hingga Pulau Sebatik.
Meski situasi mulai terkendali di sebagian wilayah, Rismanto mengingatkan agar pemerintah daerah tidak hanya fokus pada penanganan jangka pendek.
“Kita tidak boleh membiarkan masyarakat hidup dalam kecemasan yang berulang setiap tahun. Negara harus hadir bukan hanya dengan bantuan darurat, tetapi juga solusi permanen,” tuturnya.
Ia memastikan DPRD Provinsi Kalimantan Utara siap mendorong kebijakan dan penguatan anggaran agar penanganan banjir di Nunukan bersifat sistemik dan berkelanjutan.
“Kami di DPRD siap mengawal ini. Keselamatan rakyat adalah prioritas utama. Wilayah perbatasan seperti Lumbis justru harus mendapat perhatian ekstra,” pungkasnya.
