NARASI POSITIF.com, KALTARA – Di tengah tekanan fiskal dan keterbatasan kemampuan keuangan daerah, Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Nasir, S.Pi., M.M., memilih terbuka kepada masyarakat mengenai kondisi anggaran pemerintah provinsi. Ia menegaskan, keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan perjuangan terhadap aspirasi rakyat.
Hal tersebut disampaikan Nasir saat menggelar reses dan serap aspirasi perdana di Warung Makan KebunKu, Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan, Kamis sore (12/11/2026). Sekitar 100 warga hadir dalam pertemuan yang berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan.
Di hadapan masyarakat, Nasir menjelaskan bahwa tantangan pembangunan bukan hanya berkaitan dengan ketersediaan anggaran, tetapi juga pembagian kewenangan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Karena itu, tidak semua usulan warga dapat langsung diakomodasi melalui APBD Provinsi Kalimantan Utara.
“Saya tidak ingin memberikan janji yang muluk-muluk kepada masyarakat. Kita harus jujur bahwa kondisi keuangan daerah saat ini sangat terbatas, bahkan menghadapi defisit. Tetapi keterbatasan anggaran bukan alasan bagi kita untuk berhenti memperjuangkan aspirasi rakyat,” tegasnya.
Nasir mengatakan, seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat akan dicatat, dipilah, dan dipetakan berdasarkan tingkat urgensi kebutuhan serta kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan.
Usulan yang menjadi kewenangan provinsi akan diperjuangkan melalui pembahasan bersama pemerintah daerah dan perangkat daerah terkait. Sementara aspirasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Nunukan akan dikomunikasikan dan dikoordinasikan dengan pihak terkait agar tetap mendapatkan perhatian.
“Yang menjadi kewenangan provinsi akan kita perjuangkan di provinsi. Yang menjadi kewenangan kabupaten tentu harus kita komunikasikan dengan pemerintah kabupaten. Jangan sampai masyarakat diberi harapan, tetapi ternyata usulannya tidak bisa diproses karena terkendala kewenangan,” jelas anggota Komisi II DPRD Kaltara tersebut.
Selain menyerap aspirasi, momentum reses juga dimanfaatkan Nasir untuk menyampaikan berbagai kegiatan dan hasil perjuangan yang telah dilakukan selama menjalankan amanah sebagai anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara.
Ia memaparkan sejumlah aspirasi dan program yang telah diperjuangkan, sekaligus menjelaskan tahapan yang harus dilalui agar usulan masyarakat dapat masuk dalam perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah.
Menurutnya, perjuangan aspirasi tidak berhenti ketika masyarakat menyampaikan usulan. Ada proses administrasi, verifikasi, pembahasan, penentuan prioritas, hingga penyesuaian dengan kemampuan keuangan daerah.
“Reses ini bukan sekadar tempat masyarakat menyampaikan usulan. Ini juga kesempatan bagi saya untuk menyampaikan pertanggungjawaban moral kepada masyarakat mengenai apa yang sudah kami kerjakan dan perjuangkan selama ini,” ujarnya.
Nasir menegaskan, setiap keberhasilan dalam memperjuangkan kebutuhan masyarakat merupakan hasil kerja bersama berbagai pihak, bukan semata-mata keberhasilan pribadi anggota DPRD.
Ia berharap keterbukaan mengenai kondisi keuangan dan mekanisme penganggaran dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat, sekaligus menjaga komunikasi agar setiap aspirasi tetap dikawal dan diperjuangkan sesuai prioritas serta kewenangan pemerintah. (Adv)
