NARASIPOSITIF.COM, Nunukan – Upaya memperkuat perlindungan masyarakat dan mewujudkan tata kelola perkebunan yang berkeadilan memasuki babak penting. DPRD Provinsi Kalimantan Utara bersama Pemerintah Provinsi Kaltara menyetujui Ranperda tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan dalam rapat paripurna, Senin (9/11/2026).
Persetujuan bersama tersebut disampaikan dalam rapat paripurna yang dihadiri Wakil Gubernur Kaltara mewakili pemerintah provinsi.Seluruh fraksi DPRD Kaltara menyatakan persetujuan, dengan sejumlah catatan dari beberapa fraksi untuk memperkuat substansi peraturan.
Ranperda hasil pembahasan Pansus II itu terdiri atas 17 BAB dan 89 pasal, mencakup pengaturan penggunaan lahan, perlindungan hak masyarakat, penyelesaian konflik perkebunan, kemitraan, tanggung jawab sosial perusahaan, hingga perlindungan lingkungan.
Wakil Ketua Pansus II DPRD Kaltara dari Fraksi PKS, Muhammad Nasir, S.Pi., M.M., mengatakan persetujuan bersama ini merupakan hasil dari proses panjang yang telah melewati pembahasan intensif, harmonisasi, dan fasilitasi di Kementerian Dalam Negeri.
“Alhamdulillah, kita bersyukur Ranperda ini akhirnya mendapat persetujuan bersama. Saya melihat regulasi ini sangat penting karena pembangunan perkebunan tidak hanya berbicara tentang kepentingan investasi, tetapi juga menyangkut hak masyarakat, kepastian penguasaan lahan, dan kelestarian lingkungan,” ujar Nasir.
Hak Masyarakat Harus Menjadi Perhatian Serius
Nasir menyoroti pentingnya pengaturan penggunaan lahan untuk kegiatan usaha perkebunan, khususnya yang berkaitan dengan penghormatan terhadap hak masyarakat setempat.
Dalam Ranperda tersebut, Pasal 7 sampai Pasal 12 mengatur penggunaan lahan, termasuk penghormatan budaya dan hak masyarakat, serta mekanisme musyawarah atas tanah ulayat masyarakat hukum adat berdasarkan persetujuan bebas, didahulukan, dan diinformasikan secara utuh.
Menurut Nasir, kehadiran perusahaan perkebunan harus dapat berjalan berdampingan dengan masyarakat tanpa mengabaikan hak-hak yang dilindungi oleh hukum.
“Kita mendukung investasi karena daerah membutuhkan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja. Tetapi investasi juga harus menghormati hak masyarakat. Jangan sampai pembangunan perkebunan justru menimbulkan persoalan sosial yang berkepanjangan,” tegas Nasir.
Ia menilai persoalan konflik lahan perlu mendapat perhatian karena dapat merugikan masyarakat maupun dunia usaha.
Penyelesaian Konflik dan Perlindungan Lingkungan
Salah satu substansi penting Ranperda adalah pengelolaan konflik perkebunan yang diatur dalam Pasal 67 sampai Pasal 70.
Ketentuan tersebut menekankan pencegahan dan penanganan konflik melalui koordinasi, musyawarah, dan mekanisme penyelesaian perselisihan sesuai kewenangan.
Nasir berharap pengaturan ini menjadi salah satu pedoman dalam membangun hubungan yang lebih baik antara perusahaan dan masyarakat.
“Yang kita inginkan adalah pembangunan perkebunan yang membawa ketenteraman dan kesejahteraan, bukan melahirkan konflik berkepanjangan. Karena itu, pencegahan persoalan harus dikedepankan melalui komunikasi, musyawarah, dan penghormatan terhadap ketentuan hukum,” ujarnya.
Selain itu, Ranperda juga mengatur perlindungan lingkungan perkebunan, termasuk pencegahan pembakaran lahan, pengendalian pencemaran dan kerusakan, serta rehabilitasi dan konservasi tanah dan air.
“Keberlanjutan berarti kita tidak hanya memikirkan keuntungan hari ini, tetapi juga masa depan. Tanah, air, dan lingkungan yang kita miliki harus tetap terjaga agar generasi mendatang tidak menanggung kerusakan akibat pembangunan yang tidak terkendali,” lanjutnya.
Komarudin : Menghadirkan Keseimbangan Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan
Sementara itu, Ketua Pansus II DPRD Kaltara, Komarudin, S.Kom., M.H., yang membacakan laporan akhir Pansus II dalam rapat paripurna tersebut, menjelaskan bahwa Ranperda Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan disusun dengan pendekatan yang memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.
“Melalui Ranperda ini, kita berharap pembangunan perkebunan memiliki landasan pengaturan yang lebih komprehensif. Kepentingan investasi tetap didorong, tetapi perlindungan masyarakat, penyelesaian konflik, dan tanggung jawab terhadap lingkungan juga harus diperhatikan,” ujar Komarudin.
Menurutnya, materi Ranperda yang terdiri atas 17 BAB dan 89 pasal tersebut telah dibahas melalui serangkaian tahapan bersama pemerintah daerah, termasuk proses harmonisasi dan fasilitasi.
Komarudin berharap regulasi tersebut dapat menjadi pedoman bagi pemerintah dan pelaku usaha dalam mendorong pembangunan perkebunan yang tertib dan bertanggung jawab.
Nasir: Perda Harus Hadir dalam Kehidupan Masyarakat
Setelah mendapat persetujuan bersama, Ranperda tersebut masih harus memperoleh nomor register dari Kementerian Dalam Negeri, sebelum ditetapkan gubernur dan diundangkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
Nasir berharap tahapan berikutnya dapat berjalan dengan baik dan segera diikuti langkah pelaksanaan setelah Perda berlaku.
Ia mengingatkan agar keberadaan Perda benar-benar menjadi solusi atas berbagai persoalan perkebunan, bukan sekadar menambah dokumen hukum daerah.
“Keberhasilan kita bukan hanya ketika Perda ini berhasil ditetapkan, tetapi ketika masyarakat merasakan manfaatnya. Hak masyarakat terlindungi, konflik dapat diminimalkan, petani semakin sejahtera, dan lingkungan tetap terjaga,” ujar Nasir.
“Perkebunan harus maju, tetapi kemajuan itu tidak boleh mengorbankan masyarakat dan lingkungan. Kita ingin pembangunan perkebunan yang membawa kesejahteraan sekaligus meninggalkan warisan kebaikan bagi generasi mendatang,” pungkasnya. (Adv)
