NARASIPOSITIF.com, Nunukan – DPRD Provinsi Kalimantan Utara bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara resmi memberikan persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Kaltara, Senin (9/11/2026).
Rapat paripurna tersebut dihadiri Wakil Gubernur Kalimantan Utara yang mewakili pemerintah provinsi. Seluruh fraksi DPRD menyatakan persetujuan terhadap Ranperda, meskipun beberapa fraksi menyampaikan catatan sebagai bahan penguatan regulasi.
Ranperda yang telah melalui proses harmonisasi dan fasilitasi Kementerian Dalam Negeri itu terdiri atas 17 BAB dan 89 pasal mencakup berbagai pengaturan strategis bagi pembangunan perkebunan di Kaltara.
Wakil Ketua Pansus II DPRD Kaltara dari Fraksi PKS, Muhammad Nasir, S.Pi., M.M., menyampaikan rasa syukur atas tercapainya persetujuan bersama tersebut setelah melalui proses pembahasan cukup panjang.
“Alhamdulillah, ini merupakan buah dari perjalanan panjang Pansus II bersama pemerintah daerah. Kita telah melewati pembahasan substansi, pendalaman pasal demi pasal, harmonisasi hingga fasilitasi di Kementerian Dalam Negeri. Hari ini seluruh fraksi akhirnya memberikan persetujuan,” ujar Nasir.
Menurut Nasir, kehadiran Ranperda tersebut sangat penting mengingat sektor perkebunan merupakan salah satu potensi ekonomi besar Kalimantan Utara, terutama kelapa sawit.
Namun, Nasir mengingatkan agar kemajuan sektor perkebunan tidak hanya dinikmati perusahaan besar, melainkan harus berdampak langsung terhadap kesejahteraan petani dan masyarakat sekitar.
“Investasi harus kita dukung, perusahaan juga harus berkembang. Tetapi jangan sampai perusahaan semakin besar, sementara petani di sekitarnya masih kesulitan. Perkebunan yang maju seharusnya melahirkan petani yang semakin sejahtera,” tegasnya.
Kemitraan 20 Persen Jadi Perhatian
Nasir menyoroti salah satu pengaturan penting dalam Ranperda, yakni fasilitasi kebun plasma atau kemitraan paling sedikit 20 persen sesuai ketentuan dan kondisi yang diatur dalam Pasal 11.
Menurutnya, ketentuan tersebut perlu dilaksanakan secara sungguh-sungguh agar keberadaan perusahaan perkebunan membuka kesempatan ekonomi bagi masyarakat.
Selain itu, penguatan kelembagaan petani dan posisi tawar petani swadaya perlu menjadi prioritas pemerintah daerah.
“Petani swadaya merupakan kelompok yang membutuhkan perhatian khusus. Mereka sering menghadapi keterbatasan modal, produktivitas, akses pasar, dan rendahnya daya tawar. Karena itu, keberadaan Perda ini nantinya harus menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat perlindungan dan pemberdayaan petani,” jelasnya.
Nasir juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan kemitraan agar manfaatnya benar-benar diterima masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.
Ketua Pansus : Penguatan Tata Kelola Perkebunan
Sementara itu, Ketua Pansus II DPRD Kaltara, Komarudin, S.Kom., M.H., yang membacakan laporan akhir Pansus dalam rapat paripurna tersebut, menegaskan bahwa Ranperda Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan diharapkan menjadi dasar penguatan tata kelola perkebunan di Kalimantan Utara.
“Regulasi ini disusun untuk menghadirkan keseimbangan antara kepentingan investasi, kepastian hukum, perlindungan masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan. Kita berharap seluruh ketentuan yang telah disepakati dapat memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah,” ujarnya.
Menurut Komarudin, penyusunan Ranperda yang terdiri atas 17 BAB dan 89 pasal tersebut merupakan hasil pembahasan intensif antara Pansus II dan pemerintah daerah serta telah melewati tahapan harmonisasi dan fasilitasi sesuai ketentuan.
Jangan Berhenti pada Persetujuan
Setelah mendapat persetujuan bersama, Ranperda masih harus melalui proses registrasi di Kementerian Dalam Negeri, sebelum ditetapkan oleh gubernur dan diundangkan sebagai Peraturan Daerah.
Nasir berharap proses tersebut dapat segera diselesaikan agar pemerintah daerah memiliki dasar hukum yang lebih kuat dalam mendorong pembangunan perkebunan berkelanjutan.
Namun, ia mengingatkan bahwa keberhasilan sebuah Perda bukan sekadar ditentukan oleh proses pembentukannya, melainkan oleh pelaksanaannya di lapangan.
“Jangan sampai kita hanya berhasil melahirkan Perda, tetapi manfaatnya tidak dirasakan masyarakat. Ukuran keberhasilan perkebunan bukan hanya luas lahannya atau besarnya investasi, melainkan juga meningkatnya kesejahteraan petani,” pungkas Nasir. (Adv)
