NARASIPOSITIF.COM, Nunukan – Harapan agar Kalimantan Utara tidak terus-menerus menjadi daerah penghasil bahan mentah sektor perkebunan semakin mendapatkan landasan melalui persetujuan bersama Ranperda tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan.
Persetujuan tersebut berlangsung dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Senin (9/11/2026), bersama Pemerintah Provinsi Kaltara yang diwakili Wakil Gubernur.
Seluruh fraksi DPRD menyatakan persetujuan, meskipun beberapa di antaranya memberikan catatan untuk memperkuat materi Ranperda.
Ranperda yang terdiri atas 17 BAB dan 89 pasal ini antara lain mengatur kegiatan usaha perkebunan, kemitraan, hilirisasi, perlindungan masyarakat, tanggung jawab perusahaan, serta keberlanjutan lingkungan.
Wakil Ketua Pansus II DPRD Kaltara, Muhammad Nasir, S.Pi., M.M., menyambut positif persetujuan tersebut.
“Alhamdulillah, setelah melalui pembahasan yang panjang, termasuk harmonisasi dan fasilitasi di Kementerian Dalam Negeri, akhirnya Ranperda ini disetujui bersama. Kita berharap regulasi ini menjadi langkah penting untuk memperkuat pembangunan ekonomi daerah melalui sektor perkebunan,” ujarnya.
Nasir: Kekayaan Perkebunan Harus Memberikan Nilai Tambah bagi Kaltara
Nasir menilai Kalimantan Utara memiliki potensi besar untuk mengembangkan industri pengolahan hasil perkebunan, khususnya kelapa sawit.
Namun, menurutnya, potensi tersebut belum akan memberikan manfaat optimal apabila aktivitas ekonomi hanya berhenti pada produksi dan penjualan bahan mentah.
“Kita memiliki sumber daya perkebunan yang besar. Tetapi jangan sampai daerah hanya menjadi tempat menghasilkan bahan baku, sementara nilai tambah industri, kesempatan kerja, dan manfaat ekonomi yang lebih besar justru dinikmati daerah lain,” tegas Nasir.
Ia menyoroti ketentuan Pasal 43 dalam Ranperda yang memuat pengaturan alokasi paling sedikit 25 persen hasil pengolahan untuk kebutuhan bahan baku industri hilir di daerah, dengan pelaksanaan bertahap dan memperhatikan kapasitas serta kebutuhan industri.
Menurut Nasir, ketentuan tersebut menunjukkan arah pembangunan perkebunan Kaltara yang tidak hanya berorientasi pada perluasan usaha, melainkan juga pengembangan industri pengolahan dan peningkatan nilai tambah.
“Kalau industri hilir berkembang di Kalimantan Utara, manfaatnya tentu akan lebih luas. Ada peluang lapangan kerja, tumbuhnya usaha pendukung, meningkatnya aktivitas ekonomi, dan peluang penguatan pendapatan daerah sesuai ketentuan yang berlaku,” jelasnya.
Investasi dan Pemberdayaan Petani Harus Berjalan Bersama
Nasir menegaskan bahwa pengembangan industri hilir tetap harus diiringi keberpihakan kepada petani, termasuk petani swadaya.
Menurutnya, kemajuan sektor perkebunan harus dibangun melalui hubungan yang sehat antara perusahaan, masyarakat, dan pemerintah.
Ranperda tersebut juga memuat pengaturan mengenai fasilitasi kebun plasma atau kemitraan paling sedikit 20 persen dalam kondisi yang ditentukan Pasal 11.
“Jangan sampai kita berhasil menarik investasi besar, tetapi petani kecil tidak mendapatkan manfaat yang sepadan. Investasi, hilirisasi, dan kesejahteraan petani harus berjalan beriringan,” tegas Nasir.
Ia berharap pemerintah daerah nantinya memberikan perhatian terhadap penguatan kelembagaan petani, peningkatan produktivitas, dan pengembangan industri pengolahan yang sesuai potensi daerah.
Komarudin: Ranperda Menjadi Pedoman Pengembangan Perkebunan
Ketua Pansus II DPRD Kaltara, Komarudin, S.Kom., M.H., yang membacakan laporan akhir Pansus dalam rapat paripurna tersebut, menjelaskan bahwa Ranperda Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan mengatur berbagai aspek penting secara terpadu.
“Melalui Ranperda ini, pembangunan perkebunan diharapkan lebih terencana dan memiliki arah yang jelas. Tidak hanya menyangkut kegiatan budidaya, tetapi juga pengolahan hasil, pengembangan usaha, investasi, kemitraan, serta tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan,” ujar Komarudin.
Ia menegaskan pentingnya sinergi pemerintah daerah, perusahaan, petani, dan seluruh pemangku kepentingan agar regulasi tersebut dapat dilaksanakan secara efektif.
Komarudin juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota Pansus II dan pihak pemerintah daerah yang terlibat selama proses pembahasan hingga persetujuan bersama.
Tahapan Menuju Peraturan Daerah
Setelah persetujuan paripurna, Ranperda akan menjalani proses registrasi di Kementerian Dalam Negeri sebelum ditetapkan gubernur dan diundangkan dalam Lembaran Daerah.
Nasir berharap penetapan Perda nantinya segera diikuti langkah konkret pemerintah dalam merencanakan pengembangan industri hilir dan memperkuat sektor perkebunan rakyat.
“Harapan kita sederhana tetapi besar maknanya. Kalimantan Utara jangan hanya dikenal sebagai daerah penghasil komoditas perkebunan, tetapi harus tumbuh menjadi daerah yang mampu mengolah hasilnya sendiri, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkas Nasir. (Adv)
