NARASI POSITIF.com, KALTARA – DPRD Provinsi Kalimantan Utara bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027. Kesepakatan tersebut mengarahkan kebijakan fiskal daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Kaltara mencapai 5,6 persen pada tahun mendatang.
Kesepakatan ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan dalam Rapat Paripurna ke-25 Masa Persidangan I Tahun 2026–2027, Senin (9/11/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kaltara H. Achmad Djufrie, didampingi Wakil Ketua H. Muhammad Nasir dan H. Muddain. Hadir pula Wakil Gubernur Kaltara Ingkong Ala bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Achmad Djufrie mengatakan, penandatanganan nota kesepakatan KUA-PPAS menjadi tahapan penting dalam proses penyusunan APBD 2027. Kesepakatan tersebut sekaligus mencerminkan sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam menentukan arah pembangunan daerah.
Sebelum disepakati, rancangan KUA-PPAS telah melalui pembahasan intensif antara komisi-komisi DPRD, Badan Anggaran (Banggar) DPRD, dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Nota kesepakatan KUA-PPAS ini merupakan fondasi awal yang sangat krusial. Kami di DPRD bersama TAPD telah mencermati setiap program prioritas agar postur APBD 2027 nanti benar-benar berpihak pada kebutuhan mendasar dan percepatan pembangunan masyarakat Kaltara,” ujar Achmad Djufrie.
Ia menjelaskan, arah kebijakan fiskal Kaltara pada 2027 difokuskan pada peningkatan iklim investasi, penguatan sektor unggulan, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta penciptaan lapangan pekerjaan baru.
Berbagai prioritas tersebut diarahkan untuk memperkuat perekonomian daerah sekaligus mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,6 persen.
“Kolaborasi erat antara legislatif dan eksekutif ini sangat esensial. DPRD memastikan arah kebijakan fiskal dan penganggaran tahun depan benar-benar responsif terhadap kebutuhan serta dinamika masyarakat luas,” kata Achmad Djufrie.
Selain mendorong pertumbuhan ekonomi, DPRD Kaltara juga memastikan pengawalan terhadap pemenuhan alokasi anggaran pendidikan sesuai batas minimal belanja wajib atau *mandatory spending*.
Sementara di sektor kesehatan, anggaran diarahkan untuk mendukung percepatan penanganan stunting secara komprehensif.
Dengan disepakatinya KUA-PPAS 2027, proses penyusunan APBD Kaltara memasuki tahapan selanjutnya. DPRD bersama pemerintah provinsi diharapkan terus mengawal agar program dan alokasi anggaran yang ditetapkan nantinya mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung pemerataan pembangunan di Kalimantan Utara. (Adv)





