NARASIPOSITIF.com, KALTARA – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Nasir, S.Pi., M.M., menegaskan bahwa kegiatan reses bukan sekadar agenda untuk menyerap aspirasi masyarakat, tetapi juga menjadi momentum bagi wakil rakyat untuk menyampaikan pertanggungjawaban atas berbagai aspirasi yang telah diperjuangkan.
Hal tersebut disampaikan Nasir saat melaksanakan reses titik ketiga di kediamannya, Jalan Antasari, Kabupaten Nunukan, Jumat (13/11/2026).
Berbeda dari pertemuan sebelumnya, reses kali ini menghadirkan komunitas majelis taklim yang terdiri atas kalangan bapak-bapak dan ibu-ibu. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan kekeluargaan, disertai dialog terbuka mengenai berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Nasir memaparkan sejumlah aspirasi masyarakat yang telah berhasil diperjuangkan, masih dalam proses, maupun yang belum dapat direalisasikan.
Ia menilai keterbukaan tersebut penting untuk membangun hubungan antara wakil rakyat dan masyarakat berdasarkan kejujuran serta kepercayaan.
“Reses bukan hanya kesempatan bagi masyarakat menyampaikan aspirasi, tetapi juga bagi kami untuk menjelaskan apa yang sudah berhasil diperjuangkan, apa yang masih dalam proses, dan apa yang belum bisa diwujudkan,” ungkap Nasir.
Ia mengakui, memperjuangkan kebutuhan masyarakat bukan perkara sederhana. Setiap usulan harus melalui mekanisme perencanaan, pembahasan anggaran, serta penyesuaian dengan ketentuan dan kewenangan pemerintahan.
Terlebih, kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara saat ini masih menghadapi keterbatasan.
“Harapan masyarakat tentu sangat besar. Tetapi kita juga harus menyampaikan kondisi yang sebenarnya. Tidak semua usulan bisa langsung diwujudkan, terlebih di tengah keterbatasan anggaran daerah,” jelas anggota Komisi II DPRD Kaltara tersebut.
Aspirasi Warga Didominasi Kebutuhan Bantuan Usaha
Setelah mendengarkan pemaparan Nasir, para peserta mendapat kesempatan menyampaikan aspirasi dan berbagai persoalan yang mereka hadapi.
Salah satu kebutuhan yang banyak disuarakan berkaitan dengan akses bantuan usaha dari pemerintah. Sejumlah peserta, khususnya ibu-ibu yang memiliki usaha kecil, menyampaikan keinginan untuk mengembangkan kegiatan ekonomi keluarga.
Selain bantuan UMKM, masyarakat juga menyampaikan kebutuhan bantuan peternakan serta dukungan bagi kegiatan dan anggota majelis taklim.
Bahkan, peserta secara langsung menanyakan tata cara pembentukan kelompok usaha agar dapat memenuhi persyaratan untuk mengakses program bantuan pemerintah yang mensyaratkan pengajuan melalui kelompok.
Nasir menilai, pertanyaan tersebut menunjukkan masih adanya kesenjangan informasi antara masyarakat dan pemerintah terkait prosedur serta persyaratan untuk memperoleh bantuan.
“Ini menjadi catatan penting bagi kita. Ternyata masih banyak masyarakat yang memiliki semangat berusaha, tetapi belum memahami bagaimana mengakses program bantuan pemerintah,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu dijawab melalui peningkatan sosialisasi dan pendampingan yang lebih aktif dari perangkat daerah terkait. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya mengetahui adanya program bantuan, tetapi juga memahami tahapan dan persyaratan untuk mengaksesnya.
Perjuangan Aspirasi Harus Disertai Tindak Lanjut
Nasir menegaskan, aspirasi yang dihimpun melalui reses harus ditindaklanjuti secara bertanggung jawab. Setiap usulan perlu dipetakan berdasarkan kebutuhan, tingkat urgensi, kewenangan pemerintahan, serta peluang penganggarannya.
Untuk aspirasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kaltara, Nasir akan berupaya memperjuangkannya melalui mekanisme yang tersedia di DPRD bersama pemerintah daerah.
Sementara itu, kebutuhan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Nunukan perlu dikomunikasikan dengan pemerintah kabupaten dan instansi terkait.
Menurutnya, masyarakat pada dasarnya tidak terlalu mempersoalkan dari tingkatan pemerintahan mana sebuah program berasal. Hal terpenting adalah adanya perhatian dan upaya penyelesaian terhadap kebutuhan yang mereka hadapi.
“Wakil rakyat harus mampu menjembatani harapan masyarakat dengan kebijakan pemerintah. Jangan sampai aspirasi hanya dicatat, kemudian tidak ada upaya tindak lanjut,” tegasnya.
Jaga Komunikasi dan Kedekatan dengan Masyarakat
Nasir juga menekankan pentingnya menjaga komunikasi antara anggota DPRD dan masyarakat secara berkelanjutan. Menurutnya, hubungan tersebut tidak seharusnya hanya terjalin saat momentum pemilihan umum maupun pelaksanaan reses, tetapi harus terus dijaga dalam berbagai kesempatan.
Ia memandang komunitas majelis taklim sebagai salah satu ruang silaturahmi yang penting untuk mendengarkan kondisi masyarakat secara langsung. Melalui pertemuan seperti ini, berbagai persoalan yang mungkin tidak selalu muncul dalam forum resmi dapat disampaikan secara terbuka.
“Saya tidak ingin masyarakat hanya mendengar janji. Saya ingin mereka mengetahui apa yang sudah kita perjuangkan dan apa yang masih menjadi pekerjaan rumah. Selama amanah ini masih diberikan, insyaallah kita akan terus berusaha memperjuangkan kebutuhan masyarakat,” tuturnya.
Reses di Jalan Antasari tersebut merupakan titik ketiga dari lima pertemuan yang direncanakan Nasir di Kabupaten Nunukan.
Melalui rangkaian kegiatan tersebut, Nasir berharap semakin banyak aspirasi masyarakat yang dapat dihimpun dan diperjuangkan secara bertahap, realistis, serta tepat sasaran.
“Tidak semua aspirasi bisa langsung terwujud. Tetapi yang tidak boleh berhenti adalah ikhtiar, kepedulian, dan kesungguhan kita dalam memperjuangkan kepentingan rakyat,” pungkasnya. (Adv)





