DPRD Kaltara Tagih Komitmen Pusat, Anggaran Rp32 Triliun untuk Jalan Perbatasan

oleh
oleh

NARASIPOSITIF.com, KALTARA – DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) meminta pemerintah pusat segera memberikan kepastian realisasi rencana pembangunan konektivitas jalan di kawasan perbatasan dengan proyeksi kebutuhan anggaran mencapai Rp 32 triliun.

Ketua DPRD Kaltara, Achmad Djufrie, menegaskan komitmen pemerintah pusat terhadap pembangunan infrastruktur perbatasan harus diwujudkan melalui langkah konkret, terutama setelah sejumlah pejabat melakukan peninjauan langsung ke lapangan.

There is no gallery selected or the gallery was deleted.

Menurutnya, masyarakat di kawasan perbatasan sudah cukup lama menantikan peningkatan akses jalan yang menjadi kebutuhan mendasar untuk menunjang mobilitas, aktivitas ekonomi, serta konektivitas antarwilayah.

DPRD, kata dia, tidak ingin rencana pembangunan berskala besar tersebut hanya berhenti pada pembahasan dan koordinasi antarlembaga tanpa kepastian pelaksanaan.

“Kami dari DPRD Kaltara akan terus mengawal janji pemerintah pusat untuk menggelontorkan anggaran pembangunan konektivitas perbatasan ini. Sejauh ini belum jalan, kita berharap ini dapat segera direalisasikan,” kata Achmad Djufrie.

Ia menjelaskan, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah daerah bersama DPRD untuk memperjuangkan pembangunan infrastruktur perbatasan. Persoalan tersebut bahkan telah disampaikan dalam sejumlah pertemuan dengan kementerian terkait.

Selain itu, aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui rapat dengar pendapat (RDP) juga menjadi bahan untuk mendorong pemerintah pusat memberikan perhatian lebih terhadap kondisi infrastruktur di Kaltara.

Achmad mengapresiasi langkah pejabat pusat yang telah melihat secara langsung kondisi jalan di kawasan perbatasan. Namun, ia berharap peninjauan tersebut segera ditindaklanjuti dengan kepastian dukungan anggaran, perencanaan teknis, serta tahapan pelaksanaan pembangunan.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur di Kaltara membutuhkan dukungan pemerintah pusat, terutama untuk menangani proyek berskala besar dengan kebutuhan pembiayaan yang tidak dapat sepenuhnya ditanggung melalui kemampuan keuangan daerah.

Karena itu, DPRD Kaltara memastikan akan terus mengawal rencana pembangunan tersebut melalui fungsi pengawasan serta komunikasi dengan pemerintah pusat dan kementerian terkait.

“Kami berharap komitmen yang sudah disampaikan benar-benar ditindaklanjuti. Jangan sampai masyarakat kembali hanya menerima janji, sementara kebutuhan pembangunan di lapangan masih belum terpenuhi,” tutupnya.

DPRD Kaltara berharap pembangunan konektivitas jalan perbatasan dapat segera memasuki tahapan realisasi. Infrastruktur tersebut diharapkan mampu membuka keterisolasian wilayah, memperlancar mobilitas masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan. (Adv)