NARASIPOSITIF.com, KALTARA – Pemerataan pembangunan infrastruktur di Kalimantan Utara (Kaltara) harus menjadi perhatian utama pemerintah daerah, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan, kepulauan, dan pedalaman. Keterbatasan akses jalan dan jembatan dinilai masih menjadi tantangan dalam meningkatkan konektivitas serta aktivitas ekonomi masyarakat.
Anggota DPRD Kaltara, Rismanto, menilai pembangunan tidak boleh hanya terkonsentrasi di wilayah perkotaan. Kebutuhan masyarakat di daerah terluar juga harus menjadi bagian penting dalam perencanaan pembangunan agar manfaatnya dapat dirasakan hingga pelosok daerah.
Menurutnya, persoalan akses jalan dan jembatan masih menjadi salah satu aspirasi yang disampaikan masyarakat melalui kegiatan reses. Terutama warga di Kabupaten Nunukan, Pulau Sebatik, hingga kawasan Krayan yang membutuhkan konektivitas lebih baik untuk menunjang aktivitas sehari-hari.
Rismanto mengatakan, infrastruktur memiliki peran strategis dalam membuka keterisolasian wilayah. Selain mempermudah mobilitas penduduk, akses transportasi yang memadai juga menentukan kelancaran distribusi kebutuhan pokok serta hasil pertanian dan perikanan masyarakat.
“Jangan sampai masyarakat di wilayah perbatasan tertinggal dalam pembangunan hanya karena kondisi geografisnya berbeda. Kebutuhan mereka harus menjadi perhatian dalam menentukan prioritas pembangunan daerah,” ujarnya, Kamis (19/11/2026).
Ia menjelaskan, aspirasi yang dihimpun melalui reses merupakan gambaran langsung mengenai kebutuhan masyarakat di lapangan. Karena itu, berbagai usulan tersebut akan dibawa dan diperjuangkan melalui pembahasan bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Rismanto berharap OPD dapat mencermati setiap usulan masyarakat sehingga program pembangunan yang direncanakan tidak hanya berdasarkan pendekatan administratif, tetapi juga mempertimbangkan kondisi geografis dan kebutuhan nyata di lapangan.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah dalam mengawal aspirasi masyarakat, mulai dari proses perencanaan hingga penentuan skala prioritas dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran daerah.
“Reses menjadi kesempatan bagi kami untuk mendengar langsung apa yang dibutuhkan masyarakat. Aspirasi itu akan kita bawa ke pembahasan bersama OPD. Harapannya, ada tindak lanjut sehingga pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi warga,” tutupnya.
Melalui pemerataan pembangunan infrastruktur, Rismanto berharap konektivitas wilayah perbatasan, kepulauan, dan pedalaman Kaltara semakin baik sehingga masyarakat memiliki kesempatan yang lebih setara dalam mengakses pelayanan publik dan mengembangkan potensi ekonomi daerah. (Adv)





