Supa’ad Ungkap APBD Kaltara 2027 Hanya Rp 2,2 Triliun, Aspirasi Warga Tetap Diperjuangkan

oleh
oleh

NARASIPOSITIF.com, KALTARA – Keterbatasan anggaran menjadi tantangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) dalam mengakomodasi berbagai kebutuhan pembangunan pada 2027. Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun depan diperkirakan hanya mencapai Rp 2,2 triliun, atau relatif sama dengan anggaran tahun 2026.

Kondisi tersebut disampaikan Anggota DPRD Kaltara, Supa’ad Hadianto, saat menggelar reses Masa Persidangan I Tahun 2026 bersama seluruh Ketua RT se-Kecamatan Tarakan Utara di CC Cafe, Juata Permai, Senin (16/11/2026).

There is no gallery selected or the gallery was deleted.

Dalam pertemuan tersebut, Supa’ad menjelaskan bahwa keterbatasan ruang fiskal mengharuskan pemerintah daerah lebih cermat dalam menentukan prioritas belanja. Terlebih, sebagian besar anggaran telah dialokasikan untuk membiayai berbagai kebutuhan wajib pemerintahan.

Ia menyebutkan, berdasarkan nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), proyeksi APBD Kaltara 2027 masih berada di kisaran Rp2,2 triliun.

“Sesuai nota kesepakatan persetujuan bersama tentang KUA-PPAS, APBD kita tahun depan berkisar Rp 2,2 triliun. Angkanya masih sama seperti tahun 2026 ini,” ungkapnya.

Supa’ad memaparkan, dari total anggaran tersebut, sekitar 80 persen telah dialokasikan untuk sejumlah kebutuhan. Rinciannya, 30 persen untuk pembangunan, 30 persen untuk operasional aparatur sipil negara (ASN) beserta seluruh perangkatnya, serta 20 persen untuk sektor pendidikan, khususnya jenjang SMA dan sederajat.

Dengan komposisi tersebut, tersisa sekitar 20 persen anggaran untuk membiayai urusan pilihan maupun program lainnya.

“Berarti sudah 80 persen itu untuk urusan wajib. Sisanya 20 persen untuk urusan-urusan pilihan,” jelasnya.

Meski ruang fiskal relatif terbatas, Supa’ad menegaskan kondisi tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan kebutuhan masyarakat. Berbagai aspirasi yang disampaikan para Ketua RT, mulai dari perbaikan jalan lingkungan, pembangunan drainase, hingga fasilitas rumah ibadah, tetap akan ditampung dan diperjuangkan sesuai kemampuan keuangan daerah.

Menurutnya, reses menjadi sarana penting bagi anggota DPRD untuk menyerap aspirasi secara langsung sekaligus mengetahui persoalan yang dihadapi masyarakat. Masukan tersebut selanjutnya menjadi bahan perjuangan dalam mendorong program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan warga dan prioritas pemerintah daerah.

Selain membahas kondisi fiskal dan prioritas pembangunan, kegiatan reses tersebut juga menghadirkan perwakilan BPJS Ketenagakerjaan. Kehadiran narasumber bertujuan memberikan pemahaman kepada para Ketua RT mengenai pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, sehingga informasi tersebut dapat diteruskan kepada masyarakat di lingkungan masing-masing. (Adv)