Data Desil Warga Dinilai Belum Akurat, Supa’ad Dorong Pemutakhiran Melibatkan RT

oleh
oleh

NARASIPOSITIF.com, KALTARA – Ketidaksesuaian data kesejahteraan masyarakat berpotensi menyebabkan penyaluran bantuan sosial (bansos) tidak tepat sasaran. Karena itu, peran masyarakat dan pengurus Rukun Tetangga (RT) dinilai penting dalam mengawal pemutakhiran data kemiskinan berbasis desil agar sesuai dengan kondisi ekonomi warga sebenarnya.

Hal tersebut menjadi perhatian Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Supa’ad Hadianto, saat menggelar reses Masa Persidangan I Tahun 2026 bersama seluruh Ketua RT se-Kecamatan Tarakan Utara di CC Cafe, Juata Permai, Senin (16/11/2026).

There is no gallery selected or the gallery was deleted.

Untuk memberikan pemahaman mengenai sistem pendataan kesejahteraan masyarakat, Supa’ad turut menghadirkan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tarakan. Melalui penjelasan tersebut, para Ketua RT diharapkan memahami mekanisme pendataan dan klasifikasi desil yang menjadi salah satu acuan pemerintah dalam menentukan sasaran program bantuan.

Supa’ad menjelaskan, kelompok desil 1 hingga 4 menjadi sasaran penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dari pemerintah pusat. Sementara itu, kelompok desil 5 ke atas tidak termasuk dalam kelompok sasaran PKH sebagaimana dijelaskan dalam forum tersebut.

“Desil 1, 2, 3, dan 4 itu yang berhak mendapat bantuan PKH dari pemerintah pusat, sementara desil 5 ke atas itu tidak. Ini harus dipaparkan dan disampaikan kepada masyarakat secara terbuka sehingga masyarakat bisa memahami,” ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, sejumlah Ketua RT menyampaikan keluhan mengenai ketidaksesuaian data di lingkungan masing-masing. Ada warga yang dinilai masih membutuhkan bantuan, tetapi tercatat dalam desil 5. Sebaliknya, terdapat pula warga yang masuk desil 1 meskipun kondisi ekonominya dinilai tidak mencerminkan kategori tersebut.

Menanggapi keluhan itu, politisi Partai NasDem tersebut menegaskan bahwa klasifikasi desil bukan penetapan permanen. Perubahan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat dapat memengaruhi posisi seseorang dalam pengelompokan kesejahteraan.

“Bukan berarti hari ini desil 1, itu selamanya desil 1, tidak. Karena sifatnya desil itu tidak statis, melainkan bergerak. Tergantung peran aktif dan proaktif kita dalam menangani desil ini,” jelasnya.

Karena itu, Supa’ad meminta masyarakat lebih aktif melaporkan apabila menemukan ketidaksesuaian data. Pengurus RT juga diharapkan membantu mengidentifikasi kondisi sosial ekonomi warganya agar informasi yang disampaikan dalam proses pemutakhiran benar-benar sesuai dengan keadaan di lapangan.

Ia menyebut masyarakat yang merasa status desilnya tidak sesuai dapat menyampaikan laporan secara berjenjang melalui kelurahan dan Dinas Sosial, serta berkoordinasi dengan BPS untuk proses verifikasi sesuai mekanisme yang berlaku.

Menurutnya, keterlibatan masyarakat dan pengurus RT menjadi bagian penting dalam memperbaiki kualitas data kesejahteraan. Dengan data yang lebih akurat dan mutakhir, penyaluran bantuan pemerintah diharapkan dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan. (Adv)