NARASIPOSITIF.com, KALTARA – Tingginya biaya pembangunan akibat kondisi geografis menjadi salah satu tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur dan pelayanan dasar masyarakat di wilayah pedalaman dan perbatasan Kalimantan Utara (Kaltara).
Persoalan tersebut menjadi perhatian anggota DPRD Kaltara, Muhammad Nafis dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), saat mengikuti dialog bersama Tim Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah 4 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Tanjung Selor.
Dalam forum tersebut, Nafis bersama sejumlah anggota DPRD lainnya menyampaikan berbagai tantangan pembangunan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), terutama terkait tingginya indeks kemahalan konstruksi.
Menurutnya, kondisi geografis Kaltara yang memiliki wilayah pedalaman, kepulauan, dan perbatasan membutuhkan pendekatan penganggaran yang mempertimbangkan tingkat kesulitan serta besarnya biaya pembangunan.
“Pembukaan akses jalan di daerah terpencil hingga penyediaan fasilitas darurat, seperti akses menuju SMA 18 dan kebutuhan evakuasi medis, memerlukan pembiayaan yang tidak sedikit,” ujarnya.
Nafis menilai, standar biaya pembangunan yang diberlakukan secara seragam belum tentu mampu mengakomodasi kebutuhan daerah dengan kondisi geografis yang berbeda. Karena itu, karakteristik wilayah Kaltara perlu menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan anggaran agar pembangunan dapat menjangkau masyarakat di kawasan terpencil.
Selain infrastruktur, persoalan dukungan terhadap sektor pertanian dan perikanan juga menjadi perhatian DPRD. Nafis menyampaikan, sekitar 60 persen mata pencaharian masyarakat bertumpu pada kedua sektor tersebut sehingga bantuan sarana produksi, termasuk alat dan mesin pertanian (alsintan), dinilai penting untuk menunjang aktivitas ekonomi masyarakat.
Namun, penyaluran bantuan masih menghadapi tantangan, terutama terkait pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
Atas kondisi tersebut, DPRD mendorong adanya kebijakan afirmatif bagi wilayah kepulauan dan perbatasan, termasuk penyesuaian standar satuan harga (SSH) agar perencanaan dan penganggaran lebih sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Tim Koordinasi dan Supervisi KPK RI mendorong penguatan koordinasi melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) serta sinergi formal antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
Melalui koordinasi tersebut, kebutuhan pembangunan di wilayah terpencil diharapkan dapat diperjuangkan melalui mekanisme perencanaan dan penganggaran yang sesuai ketentuan, dengan tetap memerhatikan kondisi geografis serta kebutuhan masyarakat Kaltara. (Adv)





