NARASIPOSITIF.com, KALTARA – Peningkatan konektivitas antarwilayah menjadi salah satu aspirasi yang disampaikan para Ketua RT di Kecamatan Tarakan Utara kepada Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Supa’ad Hadianto, SE.
Dalam reses Masa Persidangan I Tahun 2026 yang berlangsung di CC Cafe, Juata Permai, Senin (16/11/2026), Supa’ad menyatakan akan mengawal berbagai usulan pembangunan, khususnya yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara.
Salah satu perhatian yang disampaikan adalah kelanjutan pembangunan jalan lingkar atau ring road hingga terhubung dengan kawasan Pantai Amal.
Menurut Supa’ad, pembangunan infrastruktur tersebut memiliki peran penting dalam meningkatkan konektivitas antarwilayah sekaligus mendukung pengembangan kawasan. Karena itu, aspirasi yang disampaikan para Ketua RT akan menjadi bahan perjuangan melalui fungsi dan kewenangan DPRD.
Ia juga menekankan bahwa setiap usulan pembangunan perlu disesuaikan dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan agar dapat ditindaklanjuti melalui perencanaan program dan penganggaran yang tepat.
“Usulan pembangunan yang masuk dalam agenda reses perlu disesuaikan dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan agar dapat ditindaklanjuti melalui program dan penganggaran yang tepat,” ujarnya.
Selain menyerap aspirasi pembangunan, kegiatan reses tersebut juga dimanfaatkan untuk memberikan edukasi mengenai perlindungan tenaga kerja.
Supa’ad menghadirkan narasumber dari BPJS Ketenagakerjaan untuk menjelaskan hak dan kewajiban pekerja maupun perusahaan. Sosialisasi ini dinilai relevan dengan aktivitas industri dan perusahaan di Tarakan Utara yang melibatkan banyak tenaga kerja.
Melalui kegiatan tersebut, para Ketua RT diharapkan dapat membantu menyebarluaskan informasi mengenai pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada masyarakat, khususnya warga yang bekerja di sektor perusahaan dan industri.
“Melalui sosialisasi, para Ketua RT diharapkan dapat membantu menyebarluaskan informasi mengenai pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada masyarakat, khususnya warga yang bekerja di sektor perusahaan dan industri,” ungkapnya.
Supa’ad berharap, reses tidak hanya menjadi ruang untuk menyerap keluhan dan usulan masyarakat, tetapi juga menjadi sarana menyampaikan informasi serta mendorong penyelesaian berbagai persoalan yang dihadapi warga.
Ia menegaskan, aspirasi yang dihimpun akan menjadi bahan untuk diperjuangkan sesuai kewenangan dan kemampuan penganggaran pemerintah. (Adv)





