Bukan Tak Diperjuangkan, Syamsuddin Ungkap Penyebab Aspirasi Warga Tarakan Belum Terwujud

oleh
oleh

NARASIPOSITIF.com, KALTARA – Belum terealisasinya sejumlah aspirasi pembangunan masyarakat di Kota Tarakan bukan berarti tidak diperjuangkan oleh wakil rakyat. Keterbatasan anggaran daerah serta pembagian kewenangan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota menjadi sejumlah faktor yang memengaruhi realisasi usulan tersebut.

Hal itu dijelaskan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Utara (Kaltara), Syamsuddin Arfah, saat bertemu masyarakat dalam kegiatan reses di Rumah Makan Celebes, Kota Tarakan, Sabtu (14/11/2026).

There is no gallery selected or the gallery was deleted.

Dalam pertemuan tersebut, warga dari sejumlah kawasan, di antaranya Kampung Empat, Selumit Pantai, Jembatan Besi hingga Sebengkok, menyampaikan berbagai kebutuhan pembangunan yang masih memerlukan perhatian pemerintah.

Syamsuddin mengatakan, kondisi fiskal Kaltara saat ini mengharuskan pemerintah lebih selektif dalam menyusun program pembangunan. Tidak semua aspirasi masyarakat dapat langsung diakomodasi melalui APBD provinsi karena harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan pembagian kewenangan.

Ia menjelaskan, mekanisme penganggaran juga harus mengikuti ketentuan perencanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Karena itu, setiap program harus memiliki dasar kewenangan yang jelas agar pelaksanaannya tidak menimbulkan persoalan administrasi maupun hukum.

“Sekarang kita harus benar-benar melihat kewenangannya. Tidak semua usulan yang disampaikan masyarakat bisa dibebankan kepada pemerintah provinsi. Apalagi kondisi anggaran saat ini mengharuskan kita lebih cermat menentukan prioritas,” jelasnya.

Syamsuddin mencontohkan, usulan pembangunan jalan lingkungan maupun semenisasi yang bukan menjadi kewenangan pemerintah provinsi perlu dikoordinasikan dengan pemerintah kota agar dapat ditangani melalui program dan anggaran yang tepat.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa aspirasi tersebut bukan berarti diabaikan. DPRD tetap berupaya mengarahkan setiap kebutuhan masyarakat agar dapat diperjuangkan melalui perangkat daerah yang memiliki kewenangan.

Salah satu sektor yang masih dapat diperjuangkan melalui kewenangan provinsi adalah pendidikan, khususnya kebutuhan pembangunan maupun peningkatan fasilitas sekolah menengah atas (SMA), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan sekolah luar biasa (SLB).

“Kalau berkaitan dengan sekolah, kita perlu melihat kebutuhan dan sekolah mana yang harus menjadi prioritas. Begitu juga dengan infrastruktur, harus dipastikan apakah masuk kewenangan provinsi atau kabupaten/kota sehingga penanganannya tepat,” ungkapnya.

Menurut Syamsuddin, pemahaman mengenai pembagian kewenangan penting agar masyarakat mengetahui jalur pengusulan dan instansi yang bertanggung jawab terhadap setiap kebutuhan pembangunan.

Melalui kegiatan reses tersebut, ia berharap masyarakat dapat memahami kondisi keuangan daerah sekaligus mekanisme penganggaran yang berlaku.

Ia menegaskan, keterbatasan anggaran bukan berarti aspirasi masyarakat tidak diperjuangkan. Setiap usulan tetap menjadi perhatian, tetapi realisasinya membutuhkan proses dan harus disesuaikan dengan kemampuan fiskal, skala prioritas, serta aturan kewenangan agar tepat sasaran.

“Setiap usulan membutuhkan proses dan harus disesuaikan dengan kemampuan fiskal, skala prioritas, serta aturan kewenangan agar dapat direalisasikan secara tepat sasaran,” tutupnya. (Adv)