NARASIPOSITIF.com, KALTARA – Kualitas peraturan daerah (Perda) menjadi perhatian dalam upaya memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kalimantan Utara (Kaltara). Setiap regulasi yang dibentuk dituntut memiliki dasar kebutuhan yang jelas, sesuai kewenangan, serta mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Kementerian Hukum mendorong penerapan Analisis Kebutuhan Perda (AKP) sebagai instrumen penilaian dalam perencanaan pembentukan regulasi daerah tahun 2027.
Hal itu disampaikan Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Kaltim, Masan Nurfiat, dalam Dialog Daerah Pemantauan dan Evaluasi Pembentukan Peraturan Daerah di DPRD Provinsi Kalimantan Utara.
Masan menjelaskan, penguatan kualitas regulasi harus dimulai sejak tahap perencanaan. Dengan demikian, rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang diusulkan tidak sekadar memenuhi daftar program pembentukan Perda, tetapi benar-benar didasarkan pada urgensi, kebutuhan, dan landasan hukum yang kuat.
Dalam pedoman fasilitasi perencanaan pembentukan Perda tahun 2027, terdapat enam aspek yang menjadi dasar penilaian terhadap usulan regulasi.
Pertama, kewenangan dan ketepatan hierarki peraturan dengan bobot penilaian sebesar 40 persen. Kedua, analisis dampak regulasi atau Regulatory Impact Assessment (RIA).
Ketiga, kesesuaian materi muatan dalam naskah akademik. Keempat, pelibatan masyarakat secara bermakna atau meaningful participation.
Kelima, keselarasan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, seperti RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Keenam, hasil analisis dan evaluasi terhadap Perda yang telah berlaku.
Menurut Masan, keenam aspek tersebut menjadi instrumen penting untuk memastikan setiap regulasi yang dirancang memiliki landasan yang tepat, tidak bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi, serta dapat diterapkan secara efektif.
Melalui penerapan AKP, pemerintah daerah bersama DPRD diharapkan lebih selektif dalam menentukan regulasi yang benar-benar perlu dibentuk. Langkah ini sekaligus menjadi upaya mencegah lahirnya Perda yang tidak efektif maupun tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Dalam dialog yang dihadiri pimpinan DPRD, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), perwakilan pemerintah daerah, serta sejumlah organisasi perangkat daerah tersebut, penguatan kualitas legislasi menjadi salah satu pembahasan penting.
Sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan Kementerian Hukum diharapkan mampu menghasilkan produk hukum yang berkualitas, memberikan kepastian hukum, serta selaras dengan kebutuhan pembangunan dan kepentingan masyarakat Kaltara. (Adv)





