DPRD Kaltara Benahi Program Legislasi, Target Perda 2027 Lebih Terukur

oleh
oleh

NARASIPOSITIF.com, KALTARA – Realisasi pembentukan peraturan daerah (Perda) di Kalimantan Utara (Kaltara) sepanjang 2026 diperkirakan belum mencapai target secara maksimal. Dari 16 rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda), penyelesaiannya diprediksi hanya berkisar 50 persen.

Kondisi tersebut menjadi bahan evaluasi Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kaltara dalam menyusun agenda legislasi tahun 2027. Salah satu langkah yang disiapkan adalah menyesuaikan jumlah Ranperda agar target pembentukan regulasi lebih realistis dan dapat diselesaikan sesuai tahapan.

There is no gallery selected or the gallery was deleted.

Ketua Bapemperda DPRD Kaltara, Supaat Hadianto, mengatakan, terdapat sejumlah kendala teknis dan administratif yang memengaruhi proses penyelesaian Ranperda.

Salah satu persoalan yang cukup menyita waktu adalah panjangnya tahapan fasilitasi di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Proses tersebut melibatkan sejumlah kementerian teknis sehingga membutuhkan waktu dan biaya tambahan.

Selain itu, kewajiban menindaklanjuti pembentukan Peraturan Gubernur (Pergub) juga menjadi tantangan tersendiri. Penyusunannya memerlukan tahapan lanjutan serta dukungan anggaran yang tidak sedikit.

“Kita juga menghadapi keterbatasan ruang fiskal. Penyusunan naskah akademik membutuhkan anggaran cukup besar, sementara kemampuan keuangan daerah saat ini terbatas,” ungkapnya.

Supaat menjelaskan, dari 16 Ranperda dalam Propemperda 2026, sebanyak delapan merupakan usulan Pemerintah Provinsi Kaltara dan delapan lainnya merupakan inisiatif DPRD.

Sejumlah regulasi strategis telah berhasil disahkan, di antaranya Perda tentang pembangunan wilayah perbatasan, perlindungan tenaga kerja lokal, pembangunan perkebunan berkelanjutan, perbukuan dan literasi, pengarusutamaan gender, serta pengelolaan barang milik daerah.

Berdasarkan evaluasi tersebut, Bapemperda DPRD Kaltara berencana menyesuaikan jumlah Ranperda yang akan dimasukkan dalam Propemperda 2027. Jika sebelumnya jumlah usulan mencapai 16 Ranperda, tahun depan target pembentukan regulasi direncanakan sekitar 10 hingga 12 Ranperda.

Menurut Supaat, penyesuaian tersebut bukan berarti mengurangi komitmen DPRD dalam menghasilkan produk hukum. Sebaliknya, langkah itu diperlukan agar setiap Ranperda yang direncanakan memiliki kesiapan pembahasan dan peluang penyelesaian yang lebih baik.

“Perda dibuat bukan untuk pejabat, melainkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kita tidak perlu mengejar banyaknya daftar Perda, tetapi harus memastikan regulasi yang dibentuk memang dibutuhkan, aplikatif, dan selaras dengan RPJMD kepala daerah,” tegasnya.

Ia berharap, melalui perencanaan yang lebih terukur, pembentukan Perda di Kaltara ke depan dapat berjalan lebih efektif. Setiap regulasi yang dihasilkan diharapkan benar-benar menjawab persoalan, kebutuhan, dan kepentingan masyarakat. (Adv)