NARASIPOSITIF.com, KALTARA – Penanganan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) membutuhkan koordinasi dan sinergi yang kuat antarlembaga. DPRD Kalimantan Utara (Kaltara) menilai, kolaborasi pemerintah, lembaga penyedia layanan, dan masyarakat menjadi kunci agar setiap anak mendapatkan perlindungan sesuai kebutuhan dan kondisi yang dihadapi.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltara, Rahman, mengatakan, perlindungan anak tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah atau satu lembaga tertentu. Setiap pihak harus terlibat sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing.
Menurutnya, penanganan AMPK memerlukan keterlibatan berbagai sektor, mulai dari identifikasi persoalan, pendampingan, hingga pemenuhan kebutuhan anak secara menyeluruh.
“Ini bukan pekerjaan satu pihak. Pemerintah punya kewenangan, lembaga layanan punya fungsi masing-masing, dan masyarakat juga punya peran dalam melihat persoalan anak di lingkungannya,” ujar Rahman, Senin (16/11/2026).
Ia menjelaskan, persoalan yang dihadapi anak dengan kebutuhan perlindungan khusus sering kali tidak berdiri sendiri. Penanganannya dapat melibatkan berbagai aspek, seperti pendampingan psikososial, pelayanan kesehatan, akses pendidikan, perlindungan sosial, hingga dukungan terhadap kondisi keluarga.
Karena itu, Rahman mengingatkan agar penanganan tidak hanya berfokus pada satu persoalan, sementara kebutuhan lain yang juga penting justru terabaikan.
“Penanganan anak harus dilakukan secara terintegrasi. Jangan sampai kebutuhan anak hanya ditangani dari satu sisi, sementara kebutuhan lainnya terabaikan,” katanya.
Politisi dari daerah pemilihan (Dapil) Nunukan tersebut juga menekankan pentingnya pemahaman setiap lembaga terhadap tugas, fungsi, serta mekanisme koordinasi dalam menangani persoalan anak.
Menurutnya, pembagian peran yang jelas akan membantu memastikan setiap kasus ditangani oleh pihak yang tepat, sesuai kebutuhan anak dan prosedur yang berlaku.
“Kalau ada persoalan, harus tahu siapa yang menangani dan ke mana harus dikoordinasikan. Jangan sampai anak justru tidak mendapatkan layanan karena masing-masing pihak tidak terhubung,” tegasnya.
Rahman berharap, koordinasi antara pemerintah dan lembaga penyedia layanan dapat dibangun secara berkelanjutan. Dengan sinergi yang baik, setiap anak yang membutuhkan perlindungan diharapkan memperoleh penanganan secara cepat, tepat, dan menyeluruh. (Adv)





