NARASI POSITIF.com, KALTARA – Aspirasi masyarakat terkait perbaikan jalan lingkungan, drainase hingga penerangan jalan umum (PJU) mengemuka dalam agenda reses Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), H. Muddain, bersama ratusan warga di kawasan Sebengkok, Kota Tarakan.
Dalam pertemuan tersebut, Muddain menjelaskan bahwa realisasi setiap usulan pembangunan harus disesuaikan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota. Sebab, tidak seluruh kebutuhan infrastruktur yang disampaikan masyarakat dapat dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kaltara.
Sejumlah warga menyampaikan kebutuhan mendesak di lingkungan permukiman, mulai dari semenisasi jalan yang belum memadai, pembenahan saluran drainase di lorong-lorong permukiman, hingga pemasangan lampu penerangan jalan.
Menanggapi aspirasi tersebut, Muddain menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur berskala lingkungan, seperti jalan permukiman dan drainase di lorong-lorong, menjadi kewenangan Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan.
Menurutnya, penjelasan mengenai pembagian kewenangan penting disampaikan agar masyarakat memahami mekanisme penganggaran sekaligus mengetahui instansi yang tepat untuk memperjuangkan kebutuhan pembangunan di wilayah masing-masing.
“Jangan sampai masyarakat memiliki harapan bahwa seluruh usulan bisa langsung kami realisasikan melalui anggaran provinsi. Ada batas kewenangan yang harus kami patuhi. Untuk semenisasi jalan lingkungan dan drainase di lorong-lorong, itu menjadi tanggung jawab pemerintah kota,” jelasnya.
Muddain menegaskan, pembagian kewenangan tersebut bukan sekadar persoalan administratif, melainkan bagian dari aturan pengelolaan keuangan daerah yang harus dipatuhi setiap tingkatan pemerintahan.
Termasuk dalam memperjuangkan pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD, setiap usulan perlu terlebih dahulu disesuaikan dengan kewenangan pemerintah daerah. Dengan demikian, program yang diperjuangkan tidak bertentangan dengan ketentuan penggunaan anggaran.
Hibah Keagamaan dan Sosial Masih Bisa Diperjuangkan
Meski terdapat batasan kewenangan dalam pembangunan infrastruktur lingkungan, Muddain memastikan pemerintah provinsi tetap memiliki ruang untuk mendukung kebutuhan masyarakat Tarakan melalui program yang sesuai dengan urusan dan kewenangan provinsi.
Salah satunya melalui bantuan hibah di bidang keagamaan dan sosial kemasyarakatan, termasuk dukungan untuk pembangunan maupun pembenahan rumah ibadah.
Menurutnya, sektor tersebut menjadi salah satu peluang agar anggaran provinsi tetap dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di Kota Tarakan.
“Untuk kebutuhan yang memang masuk dalam kewenangan provinsi, tentu akan kami perjuangkan sesuai mekanisme dan kemampuan anggaran yang tersedia. Salah satunya melalui dukungan hibah keagamaan dan sosial kemasyarakatan,” ungkapnya.
Muddain berharap masyarakat tidak hanya menyampaikan aspirasi, tetapi juga memahami jalur pengusulan agar setiap kebutuhan dapat diperjuangkan melalui pemerintah yang memiliki kewenangan.
Baginya, kegiatan reses bukan semata-mata menjadi agenda menyerap keluhan masyarakat, melainkan juga kesempatan memberikan penjelasan secara langsung mengenai kebijakan, mekanisme penganggaran, dan peluang dukungan pembangunan.
Melalui pertemuan tersebut, ia berharap berbagai aspirasi warga Sebengkok tetap mendapatkan perhatian dan dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan pemerintah daerah terkait. (Adv)
