NARASI POSITIF.com, KALTARA – Belum meratanya pembangunan infrastruktur di kawasan permukiman masih menjadi perhatian masyarakat Kota Tarakan. Mulai dari jalan lingkungan yang belum tersentuh semenisasi, kerusakan akses permukiman, hingga minimnya fasilitas drainase menjadi sejumlah persoalan yang diharapkan segera mendapat penanganan pemerintah.
Berbagai keluhan tersebut mengemuka saat Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Jufri Budiman, melaksanakan reses Masa Persidangan I Tahun 2026/2027 di Kota Tarakan.
Dalam agenda penyerapan aspirasi tersebut, masyarakat menyampaikan sejumlah kebutuhan pembangunan yang dinilai mendesak. Selain peningkatan kualitas jalan lingkungan, warga juga mengusulkan pembangunan drainase serta penanganan sistem penyaringan air di kawasan permukiman yang memiliki kontur tanah miring.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Jufri yang juga menjabat Ketua Komisi III DPRD Kaltara menegaskan bahwa seluruh aspirasi masyarakat akan menjadi bahan perjuangan dalam pembahasan program pembangunan. Namun, realisasi setiap usulan harus memperhatikan pembagian kewenangan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota.
Menurutnya, tidak semua kebutuhan pembangunan di Kota Tarakan dapat dibiayai melalui program Pemerintah Provinsi Kaltara. Karena itu, setiap usulan perlu dipetakan terlebih dahulu agar dapat diarahkan kepada instansi yang memiliki tanggung jawab.
“Sekarang setiap program harus jelas kewenangannya. Gubernur juga sudah menyampaikan bahwa aspirasi boleh disampaikan dan dititipkan kepada kami, tetapi harus sesuai dengan kewenangan pemerintah provinsi. Jadi, tidak bisa lagi program dijalankan di luar kewenangan,” jelas Jufri.
Ia menerangkan, kewenangan pemerintah provinsi terhadap jalan di Kota Tarakan hanya mencakup sejumlah ruas tertentu, di antaranya kawasan Gunung Selatan, Jalan Gajah Mada, dan Jalan Lingkar.
Sementara itu, sebagian besar keluhan yang diterimanya dalam reses justru berkaitan dengan infrastruktur berskala lingkungan, seperti jalan di kawasan RT hingga akses permukiman yang masih berupa jalan tanah.
Jufri mengakui, kondisi tersebut membutuhkan koordinasi lintas pemerintahan. Sebab, meskipun aspirasi pembangunan disampaikan kepada anggota DPRD Kaltara, pelaksanaannya belum tentu menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi.
Karena itu, ia menilai sinergi antara Pemerintah Provinsi Kaltara dan Pemerintah Kota Tarakan perlu terus diperkuat agar usulan masyarakat tidak berhenti sebatas catatan dalam kegiatan reses.
Perbaikan Jalan Gajah Mada Diharapkan Rampung Sebelum Natal
Selain menyerap aspirasi warga, Jufri juga menyinggung penanganan kerusakan Jalan Gajah Mada yang sebelumnya mengalami penurunan badan jalan.
Menurutnya, perbaikan ruas tersebut mulai ditindaklanjuti setelah adanya koordinasi antara DPRD Kaltara, Pemerintah Provinsi Kaltara, Pemerintah Kota Tarakan, dan DPRD Kota Tarakan.
Dengan panjang penanganan sekitar 200 meter, Jufri meminta pekerjaan tersebut tidak berlarut-larut. Ia berharap perbaikan dapat diselesaikan sebelum perayaan Natal dan Tahun Baru agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat.
“Saya berharap sebelum Natal pekerjaan itu sudah rampung. Panjang ruas yang ditangani sekitar 200 meter, sehingga pengerjaannya harus bisa dipercepat dan jangan sampai memakan waktu terlalu lama,” tegasnya.
Ia berharap perbaikan Jalan Gajah Mada dapat meningkatkan kenyamanan sekaligus keselamatan pengguna jalan. Di sisi lain, berbagai aspirasi terkait infrastruktur lingkungan yang disampaikan masyarakat juga diharapkan dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan pemerintah sesuai kewenangannya. (Adv)
