NARASI POSITIF.com, NUNUKAN – Perubahan status desil kesejahteraan sosial yang berpotensi memengaruhi akses masyarakat terhadap bantuan pemerintah dan beasiswa pendidikan menjadi perhatian dalam agenda reses Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Arming, di Gang Agape, Kabupaten Nunukan.
Sejumlah warga mengaku khawatir perubahan data tersebut menyebabkan mereka kehilangan kesempatan memperoleh bantuan sosial maupun akses beasiswa bagi anak-anak yang masih menempuh pendidikan.
Keluhan itu disampaikan langsung kepada Arming dalam kegiatan Reses Masa Sidang I Tahun 2026/2027 melalui program Legislator Menyapa. Pertemuan tersebut menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan persoalan sekaligus mencari solusi atas kendala yang dihadapi.
Menanggapi keresahan warga, Arming meminta masyarakat tidak tinggal diam apabila menemukan ketidaksesuaian antara status desil dalam data kesejahteraan sosial dengan kondisi ekonomi keluarga yang sebenarnya.
Menurutnya, masyarakat dapat menempuh mekanisme sanggahan melalui pemerintah kelurahan atau desa agar perubahan data tersebut dapat ditindaklanjuti.
“Kalau masyarakat merasa perubahan desil tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, silakan mengajukan sanggahan melalui kantor lurah atau desa. Jangan dibiarkan begitu saja. Jika masih mengalami kesulitan, silakan sampaikan kepada saya agar bisa kita bantu mencari jalan keluarnya,” ujar Arming.
Ia berharap persoalan administrasi pendataan tidak menjadi penghalang bagi masyarakat untuk mengakses program pemerintah, terutama bantuan pendidikan yang berkaitan dengan masa depan anak-anak.
Arming menegaskan, warga yang merasa data kesejahteraannya tidak sesuai perlu segera menyampaikan keberatan melalui mekanisme yang tersedia. Dengan demikian, kondisi ekonomi keluarga dapat menjadi bahan pemeriksaan dan pemutakhiran data oleh pihak terkait.
Buka Jalur Komunikasi untuk Warga yang Mengalami Kendala
Arming menyatakan kesiapannya membantu masyarakat yang mengalami kesulitan dalam menyampaikan pengaduan. Ia membuka ruang komunikasi agar persoalan perubahan data desil yang dikeluhkan warga dapat dikoordinasikan dengan instansi berwenang.
Menurutnya, ketepatan data kesejahteraan sosial sangat penting karena dapat menjadi salah satu dasar dalam menentukan sasaran berbagai program bantuan pemerintah.
Karena itu, masyarakat diharapkan aktif memeriksa status data masing-masing dan segera mengajukan sanggahan apabila ditemukan ketidaksesuaian.
Arming Dorong Petugas Fardhu Kifayah di Setiap RT
Selain persoalan kesejahteraan dan pendidikan, dalam pertemuan tersebut Arming juga memperkenalkan rencana program sosial berupa penyediaan petugas Fardhu Kifayah di setiap rukun tetangga (RT).
Program ini diarahkan untuk memastikan setiap lingkungan memiliki warga yang siap membantu proses pengurusan jenazah ketika terjadi musibah kematian.
Menurut Arming, keberadaan petugas Fardhu Kifayah sangat dibutuhkan karena keluarga yang sedang berduka kerap menghadapi kesulitan dalam mengurus berbagai keperluan pemulasaraan jenazah.
“Harapannya, setiap RT memiliki pelaksana Fardhu Kifayah. Jadi, ketika ada warga yang meninggal dunia, sudah ada orang yang siap membantu mengurus jenazah sehingga keluarga yang ditinggalkan tidak terbebani sendirian,” jelasnya.
Untuk mendukung rencana tersebut, Arming menyatakan kesiapannya memfasilitasi pelatihan bagi masyarakat yang ingin memiliki keterampilan dalam pengurusan jenazah.
Ia mempersilakan warga yang berminat mengikuti pelatihan Fardhu Kifayah untuk berkomunikasi langsung dengannya agar kebutuhan tersebut dapat ditindaklanjuti.
“Jika ada warga yang membutuhkan pelatihan Fardhu Kifayah, silakan menghubungi saya. Kita akan upayakan fasilitasi agar semakin banyak masyarakat yang memiliki kemampuan membantu sesama,” tambahnya.
Arming menilai, reses bukan sekadar agenda pertemuan antara wakil rakyat dan masyarakat, melainkan kesempatan untuk mengetahui secara langsung persoalan yang dihadapi warga di lingkungan masing-masing.
Berbagai masukan yang diterima akan menjadi bahan perjuangan melalui tugas dan fungsi DPRD, sekaligus dikoordinasikan dengan pihak terkait sesuai kewenangannya.
Ia memastikan komunikasi dengan masyarakat tetap terbuka, terutama bagi warga yang membutuhkan perhatian dan tindak lanjut atas persoalan yang dihadapi.
“Bagi saya, mengabdi kepada masyarakat bukan hanya hadir ketika reses, tetapi bagaimana setiap aspirasi yang disampaikan bisa diperjuangkan. Tulus mengabdi untuk rakyat adalah komitmen yang harus terus dijaga,” pungkasnya. (Adv)
