NARASI POSITIF.com, KALTARA – Keterbatasan kemampuan keuangan daerah menjadi tantangan bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) dalam menyusun program pembangunan tahun 2027. Di tengah kondisi tersebut, DPRD Kaltara mengingatkan agar pemerintah tetap menjaga fokus pada kebutuhan mendasar masyarakat dan memastikan program prioritas tidak terabaikan.
Wakil Ketua I DPRD Kaltara, H. Muhammad Nasir, menegaskan bahwa keterbatasan anggaran harus diimbangi dengan perencanaan yang cermat dan terukur. Pemerintah dituntut lebih selektif dalam menentukan program agar anggaran yang tersedia benar-benar diarahkan pada kegiatan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurut Nasir, penyusunan anggaran tidak semestinya hanya berorientasi pada banyaknya program yang dijalankan. Setiap kegiatan harus mempertimbangkan tingkat urgensi, manfaat, serta dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Dalam kondisi anggaran yang terbatas, pemerintah harus berani menentukan mana yang paling mendesak. Jangan sampai program yang menjadi kebutuhan utama masyarakat justru terabaikan karena anggaran tidak disusun berdasarkan skala prioritas,” ujarnya, Jumat (13/11).
Ia menyebutkan, sektor pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur masih menjadi kebutuhan penting yang harus mendapat perhatian dalam kebijakan anggaran daerah. Ketiga sektor tersebut berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kaltara.
Nasir juga mengingatkan agar keterbatasan fiskal tidak dijadikan alasan untuk menurunkan kualitas pelayanan publik. Sebaliknya, kondisi tersebut harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja daerah.
Selain memastikan ketepatan alokasi anggaran, ia menekankan pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan program. Setiap kegiatan yang telah disepakati harus dijalankan sesuai perencanaan agar tidak terjadi pemborosan maupun penggunaan anggaran yang menyimpang dari tujuan pembangunan.
“Jangan hanya bagus dalam perencanaan, tetapi pelaksanaannya juga harus benar-benar dikawal. Kami ingin setiap anggaran yang dikeluarkan memberikan hasil yang bisa dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Nasir menambahkan, DPRD Kaltara akan menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan program Pemprov Kaltara berjalan sesuai sasaran. Koordinasi antara legislatif dan eksekutif juga perlu diperkuat agar kebijakan pembangunan tetap terarah meskipun dihadapkan pada keterbatasan kemampuan keuangan daerah.
“Yang terpenting, jangan sampai keterbatasan anggaran membuat pembangunan kehilangan arah. Program prioritas harus tetap dikawal agar pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerah terus berjalan,” pungkasnya. (Adv)
