NARASIPOSITIF.com, KALTARA – DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mendorong pemerintah provinsi mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang selama ini belum produktif atau berstatus idle. Aset yang belum dimanfaatkan tersebut dinilai memiliki potensi ekonomi untuk menjadi sumber pendapatan baru apabila dikelola secara tepat, transparan, dan sesuai ketentuan hukum.
Dorongan tersebut menjadi salah satu rekomendasi penting dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang telah dirampungkan DPRD Kaltara.
Laporan hasil pembahasan Panitia Khusus (Pansus) I disampaikan Wakil Ketua Pansus I, H. Ladullah, dalam rapat paripurna DPRD Kaltara.
Ladullah menjelaskan, pembaruan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 18 Tahun 2019 diperlukan untuk menyesuaikan ketentuan pengelolaan barang milik daerah dengan perkembangan regulasi dari kementerian terkait.
Menurutnya, perubahan regulasi tersebut bukan sekadar penyesuaian administrasi, melainkan juga menjadi upaya memperbaiki tata kelola aset pemerintah agar lebih transparan, fleksibel, dan mampu memberikan manfaat ekonomi bagi daerah.
Ia menegaskan, aset milik pemerintah harus dikelola secara optimal sehingga tidak hanya menjadi inventaris yang tercatat dalam administrasi, tetapi juga dapat memberikan nilai tambah bagi keuangan daerah.
“Pengelolaan barang milik daerah harus dilakukan secara tertib, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi daerah. Aset pemerintah tidak boleh hanya tercatat dalam administrasi, tetapi harus dapat dioptimalkan sesuai ketentuan agar memberikan nilai tambah bagi pendapatan daerah,” jelas Ladullah dalam laporan Pansus I.
Proses pembahasan Ranperda tersebut berlangsung sejak Februari hingga November 2026. Dalam tahapan pembahasan, Pansus I juga melakukan konsultasi ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur serta Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan substansi regulasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Seluruh materi muatan dan sejumlah saran perbaikan telah diakomodasi hingga rancangan regulasi tersebut dinyatakan siap untuk disahkan.
Persetujuan juga disampaikan oleh enam unsur fraksi DPRD Kaltara, yakni Gerindra, Golkar, Demokrat, PKS, Perjuangan Pembangunan Rakyat, serta gabungan PKB-NasDem-PAN.
Meski demikian, DPRD memberikan sejumlah rekomendasi kepada Pemprov Kaltara agar regulasi tersebut tidak berhenti pada pembenahan administrasi. Salah satu perhatian utama adalah pendataan dan pemetaan aset daerah yang belum dimanfaatkan secara maksimal.
Pemprov Kaltara diminta segera mengidentifikasi aset-aset yang masih menganggur, kemudian mengkaji potensi pemanfaatannya. Opsi penyewaan maupun kerja sama pemanfaatan dapat ditempuh sepanjang memiliki dasar hukum, perhitungan yang jelas, dan mekanisme yang sesuai ketentuan.
“Pemprov harus lebih proaktif mengidentifikasi aset-aset yang belum dimanfaatkan. Jangan sampai aset milik daerah dibiarkan terbengkalai, sementara sebenarnya memiliki potensi ekonomi yang dapat dimaksimalkan untuk meningkatkan PAD,” tegasnya.
Selain pendataan dan pemetaan, DPRD mengingatkan agar setiap bentuk penyewaan maupun kerja sama pemanfaatan aset dilakukan secara transparan dan akuntabel. Pengelolaannya harus didukung perhitungan yang jelas serta berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah persoalan hukum sekaligus memastikan pemanfaatan aset tidak merugikan keuangan daerah.
Pansus I juga merekomendasikan Pemprov Kaltara segera menyusun Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai petunjuk teknis pelaksanaan Perda. Dengan adanya aturan turunan tersebut, perangkat daerah diharapkan memiliki pedoman yang jelas dalam mengelola dan memanfaatkan barang milik pemerintah.
DPRD berharap regulasi baru ini menjadi titik awal pembenahan pengelolaan aset daerah secara menyeluruh. Sebab, aset yang tidak dimanfaatkan bukan hanya kehilangan potensi pendapatan, tetapi juga berisiko menimbulkan beban biaya pemeliharaan bagi pemerintah.
Karena itu, keberhasilan penerapan regulasi nantinya tidak hanya diukur dari rampungnya proses legislasi, tetapi juga dari kemampuan pemerintah mengubah aset yang selama ini belum produktif menjadi sumber pendapatan baru bagi daerah, tanpa mengesampingkan kepentingan pelayanan publik. (Adv)
