NARASIPOSITIF.com, KALTARA – DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan dalam rapat paripurna yang digelar belum lama ini. Persetujuan tersebut diharapkan menjadi landasan hukum untuk memperbaiki tata kelola perkebunan, sekaligus memperkuat perlindungan terhadap masyarakat dan lingkungan.
Namun, DPRD menegaskan bahwa keberhasilan regulasi tersebut tidak hanya diukur dari proses pembentukannya, melainkan juga dari penerapannya di lapangan. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara diminta memperketat pengawasan dan memastikan seluruh perusahaan perkebunan menjalankan kewajiban sesuai ketentuan yang telah diatur.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Kaltara, Komaruddin, mengatakan Ranperda tersebut telah melalui proses pembahasan cukup panjang, yakni sejak Februari hingga November 2026.
Selama proses tersebut, Pansus II melaksanakan berbagai tahapan, mulai dari studi komparasi, harmonisasi bersama Kementerian Hukum, hingga konsultasi dengan sejumlah kementerian terkait di tingkat pusat.
Menurut Komaruddin, seluruh tahapan itu dilakukan untuk memastikan regulasi yang dihasilkan memiliki landasan hukum kuat dan mampu menjawab berbagai persoalan dalam pengelolaan sektor perkebunan di Kaltara.
“Pembahasan dilakukan secara intensif selama beberapa bulan. Kami ingin memastikan setiap ketentuan yang dimuat benar-benar komprehensif, memiliki dasar hukum yang kuat, dan bisa diterapkan sesuai kondisi serta kebutuhan daerah,” ujarnya.
Ia menegaskan, pembangunan perkebunan tidak boleh hanya berorientasi pada peningkatan investasi dan produksi. Perlindungan lingkungan, penghormatan terhadap hak masyarakat lokal, serta keberlanjutan usaha harus menjadi bagian penting dalam pengembangan sektor tersebut.
Sejumlah poin strategis pun dimasukkan dalam Ranperda, di antaranya perlindungan hak ulayat masyarakat hukum adat, kewajiban perusahaan memfasilitasi pembangunan kebun plasma atau kemitraan minimal 20 persen, serta larangan membuka lahan dengan cara membakar.
“Perusahaan harus menghormati hak masyarakat hukum adat, termasuk melalui proses musyawarah dan persetujuan tanpa paksaan. Kewajiban kemitraan plasma minimal 20 persen dan larangan pembukaan lahan dengan cara membakar juga menjadi perhatian dalam regulasi ini,” jelasnya.
Meski demikian, Komaruddin mengingatkan bahwa berbagai ketentuan tersebut tidak akan memberikan dampak maksimal apabila tidak diikuti pengawasan yang tegas dan berkelanjutan.
Pemprov Kaltara diminta memastikan seluruh perusahaan perkebunan memenuhi kewajibannya, mulai dari kepatuhan terhadap aturan lingkungan, perlindungan hak masyarakat adat, hingga pelaksanaan kemitraan dengan masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan.
“Jangan sampai Ranperda ini hanya menjadi aturan di atas kertas. Setelah disetujui, pemerintah harus memastikan pelaksanaannya di lapangan. Perusahaan yang beroperasi wajib mematuhi seluruh ketentuan yang telah ditetapkan,” tegasnya.
Selain pengawasan perusahaan, DPRD Kaltara juga mendorong pemerintah daerah mempercepat pengembangan hilirisasi industri perkebunan. Komoditas perkebunan dinilai tidak cukup hanya dipasarkan dalam bentuk bahan mentah, tetapi perlu didukung industri pengolahan agar menghasilkan nilai tambah bagi daerah.
Penguatan hilirisasi diharapkan mampu meningkatkan kontribusi sektor perkebunan terhadap perekonomian Kaltara, sekaligus membuka peluang usaha dan memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Persoalan stabilitas harga komoditas juga menjadi perhatian. Pemerintah diharapkan menghadirkan langkah konkret untuk melindungi kepentingan pekebun agar pertumbuhan sektor perkebunan turut meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
“Kami ingin sektor perkebunan memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas. Hilirisasi harus diperkuat dan stabilitas harga komoditas juga perlu diperhatikan. Jangan sampai daerah hanya menghasilkan bahan mentah, sementara masyarakat, khususnya para pekebun, belum merasakan nilai tambah secara optimal,” tambahnya.
Seluruh fraksi DPRD Kaltara telah menyatakan persetujuan terhadap Ranperda tersebut. Meski demikian, dukungan legislatif itu sekaligus menjadi penegasan agar pemerintah daerah tidak berhenti pada penyelesaian regulasi, tetapi melanjutkannya dengan pengawasan dan pelaksanaan yang konsisten.
DPRD berharap regulasi tersebut menjadi instrumen untuk mewujudkan pembangunan perkebunan yang berimbang. Investasi dan pertumbuhan ekonomi tetap didorong, namun harus berjalan seiring dengan perlindungan hak masyarakat, kelestarian lingkungan, serta peningkatan kesejahteraan para pekebun di Kalimantan Utara. (Adv)
