NARASIPOSITIF.com, KALTARA – Perkembangan usulan bantuan pemasangan sambungan listrik gratis menjadi salah satu perhatian masyarakat Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan. Warga mempertanyakan kepastian realisasi bantuan tersebut saat mengikuti reses Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Nasir, S.Pi., M.M., Sabtu (14/11/2026).
Pertemuan tersebut merupakan titik kelima sekaligus penutup rangkaian reses Nasir di Kabupaten Nunukan. Lebih dari 100 peserta hadir, terdiri atas tokoh agama, tokoh masyarakat, petani, nelayan, pemuda, serta kalangan ibu-ibu.
Dalam dialog bersama masyarakat, sejumlah warga menanyakan perkembangan usulan bantuan pemasangan kWh meter atau sambungan listrik gratis yang sebelumnya telah didata melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kaltara.
Selain persoalan kelistrikan, masyarakat juga menyampaikan berbagai aspirasi lain, mulai dari pembangunan jalan usaha tani, bantuan permodalan UMKM, bantuan nelayan, sarana pendidikan, hingga dukungan untuk rumah ibadah.
Menanggapi pertanyaan warga, Nasir menjelaskan bahwa berdasarkan informasi yang diterimanya, data usulan bantuan pemasangan listrik gratis yang dihimpun Dinas ESDM Provinsi Kaltara telah disampaikan kepada pemerintah pusat untuk diproses melalui mekanisme program yang tersedia.
“Alhamdulillah, berdasarkan informasi yang ada, Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Utara sudah memasukkan data usulan bantuan pemasangan listrik gratis ke pemerintah pusat. Jadi, sekarang tugas kita adalah mengawal secara ketat agar usulan tersebut mendapatkan perhatian, dukungan program, dan alokasi anggaran sehingga harapan kita pada tahun 2027 bisa direalisasikan,” ujar Nasir.
Anggota Komisi II DPRD Kaltara tersebut menegaskan, masuknya data usulan ke pemerintah pusat merupakan tahapan penting, tetapi belum berarti seluruh permohonan otomatis disetujui.
Masih terdapat proses verifikasi, penetapan calon penerima, serta penyesuaian dengan kebijakan dan kemampuan anggaran pemerintah pusat. Karena itu, diperlukan koordinasi dan pengawalan berkelanjutan agar aspirasi masyarakat, khususnya di Kabupaten Nunukan dan wilayah Sebatik, dapat memperoleh tindak lanjut.
“Jangan sampai data sudah masuk ke pusat, tetapi tidak kita kawal perkembangannya. Harus ada komunikasi aktif antara pemerintah provinsi dengan kementerian terkait. Kita ingin mengetahui sejauh mana prosesnya, apa kendalanya, dan langkah apa yang masih harus dipenuhi agar usulan tersebut bisa mendapatkan persetujuan,” tegasnya.
Nasir menilai, dukungan pemerintah pusat sangat diperlukan untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, terutama di tengah keterbatasan kemampuan keuangan daerah.
Ia berharap usulan yang telah disampaikan dapat terus dipantau, termasuk memastikan kelengkapan administrasi, kesesuaian data calon penerima, serta persyaratan teknis yang dibutuhkan.
“Kita berharap pada tahun anggaran 2027 program ini bisa mendapatkan dukungan pemerintah pusat. Tetapi harapan itu harus disertai langkah nyata. Pemerintah daerah harus aktif mengawal, berkoordinasi, dan memastikan data usulan kita benar-benar diproses,” jelas Nasir.
Ia juga meminta pemerintah provinsi menyampaikan perkembangan proses pengusulan secara terbuka kepada masyarakat. Dengan demikian, warga yang telah terdata memperoleh informasi mengenai tahapan yang sedang berjalan maupun persyaratan yang masih perlu dilengkapi.
“Kalau masih dalam proses, masyarakat perlu diberi penjelasan. Kalau ada kekurangan data, segera dilengkapi. Kalau masih menunggu penetapan anggaran pusat, sampaikan secara terbuka. Intinya, jangan sampai masyarakat dibiarkan menunggu tanpa informasi,” katanya.
Menurut Nasir, bantuan pemasangan sambungan listrik gratis bukan sekadar penyediaan fasilitas rumah tangga, melainkan bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya keluarga berpenghasilan rendah.
Akses listrik yang layak dibutuhkan untuk penerangan, mendukung kegiatan belajar anak-anak, menunjang usaha produktif, serta memudahkan berbagai aktivitas rumah tangga. Namun, biaya awal pemasangan sambungan listrik masih menjadi kendala bagi sebagian keluarga.
“Bagi keluarga yang mampu, mungkin biaya pemasangan listrik tidak terlalu menjadi persoalan. Tetapi bagi masyarakat berpenghasilan rendah, biaya tersebut bisa menjadi beban yang cukup berat. Karena itu, bantuan pemasangan listrik gratis sangat berarti bagi mereka,” ungkapnya.
Nasir berharap pemerintah pusat memberikan perhatian terhadap kebutuhan masyarakat di wilayah perbatasan, termasuk Sebatik, agar warga yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh akses listrik melalui program bantuan yang tersedia. (Adv)




