NARASIPOSITIF.com, KALTARA – Ketepatan data kesejahteraan masyarakat menjadi sorotan dalam kegiatan reses Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Syamsuddin Arfah, di Kedai Celebes, Kota Tarakan, Ahad (15/11/2026).
Sejumlah warga mengeluhkan data kelompok kesejahteraan atau desil 1 hingga 4 yang dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat di lapangan. Persoalan ini menjadi perhatian karena pengelompokan kesejahteraan berkaitan dengan akses masyarakat terhadap berbagai program pemerintah.
Warga menilai ketidaksesuaian data berpotensi membuat masyarakat yang sebenarnya membutuhkan justru mengalami kesulitan memperoleh bantuan sosial maupun layanan lainnya. Selain itu, prosedur pelayanan sosial yang dinilai masih rumit turut menjadi keluhan dalam pertemuan tersebut.
Menanggapi aspirasi itu, Syamsuddin mengatakan DPRD akan menindaklanjuti persoalan data desil dengan mengundang sejumlah instansi terkait, termasuk Dinas Sosial dan BPJS Kesehatan, untuk membahas permasalahan yang disampaikan masyarakat.
“Kalau untuk keterkaitan data desil tadi, nanti Dinas Sosial, BPJS dan perangkat daerah terkait juga akan kita undang,” kata Syamsuddin.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari Daerah Pemilihan Tarakan tersebut menilai persoalan data kesejahteraan tidak bisa dipandang sebatas urusan administrasi. Akurasi data memiliki dampak langsung terhadap akses masyarakat terhadap program perlindungan dan pelayanan pemerintah.
Menurutnya, diperlukan koordinasi lintas instansi untuk memastikan keterkaitan antara data kesejahteraan dengan berbagai program, termasuk bantuan pendidikan dan jaminan kesehatan.
“Karena irisannya nanti ke beasiswa, BPJS Kesehatan dan program lainnya. Ini yang harus kita dudukkan bersama supaya persoalan ini bisa selesai,” ujarnya.
Syamsuddin mengatakan, DPRD akan menjadikan keluhan warga sebagai bahan pembahasan bersama perangkat daerah yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan data dan pelayanan sosial.
Melalui pertemuan lanjutan tersebut, diharapkan dapat diketahui penyebab ketidaksesuaian data, mekanisme pemutakhiran yang perlu dilakukan, serta langkah perbaikan agar masyarakat memperoleh akses pelayanan sesuai kondisi dan kriteria yang berlaku.
“Yang kita harapkan, masyarakat yang memang membutuhkan jangan sampai kesulitan mendapatkan akses hanya karena persoalan data. Ini yang perlu kita cari solusinya bersama,” pungkasnya. (Adv)




