Reses di Sebatik Utara, Warga Keluhkan Terbatasnya Beasiswa Kaltara, Nasir: Tahun 2027 Kami Perjuangkan Kembali agar Jadi Prioritas

oleh
oleh

NARASIPOSITIF.com, KALTARA – Keterbatasan anggaran Beasiswa Kaltara Unggul tahun 2026 menjadi salah satu keluhan masyarakat dalam kegiatan reses Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Nasir, S.Pi., M.M., di Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan.

Pertemuan yang merupakan titik kelima sekaligus penutup rangkaian reses Nasir di Kabupaten Nunukan tersebut dihadiri lebih dari 100 peserta, terdiri atas tokoh agama, tokoh masyarakat, petani, nelayan, pemuda, serta kalangan ibu-ibu.

There is no gallery selected or the gallery was deleted.

Dalam dialog bersama masyarakat, berbagai aspirasi disampaikan, mulai dari kebutuhan bantuan pemasangan listrik gratis, pembangunan jalan usaha tani, penguatan UMKM, bantuan nelayan, hingga dukungan untuk rumah ibadah dan sarana pendidikan.

Namun, persoalan beasiswa mendapat perhatian tersendiri. Warga berharap anak-anak mereka tetap memiliki kesempatan memperoleh bantuan pendidikan dari Pemerintah Provinsi Kaltara, meskipun kondisi keuangan daerah sedang menghadapi tekanan.

Anggaran Menyusut, Beasiswa 2026 Hanya Menjangkau Enam Perguruan Tinggi

Menanggapi keluhan tersebut, Nasir menjelaskan bahwa terbatasnya penerima Beasiswa Kaltara Unggul tahun 2026 tidak terlepas dari kondisi keuangan daerah yang mengalami tekanan.

Anggaran beasiswa yang pada 2025 mencapai sekitar Rp 15 miliar mengalami penurunan menjadi sekitar Rp 5 miliar pada 2026.

Akibat keterbatasan tersebut, pemerintah provinsi melakukan penyesuaian mekanisme penyaluran melalui skema Beasiswa Khusus yang hanya menjangkau enam perguruan tinggi mitra.

Tiga perguruan tinggi berada di Kalimantan Utara, yakni Universitas Borneo Tarakan (UBT), Universitas Kaltara (UNIKAL), dan Universitas Terbuka (UT). Sementara tiga perguruan tinggi lainnya berada di luar Kaltara.

Melalui skema tersebut, penyaluran beasiswa dilakukan berdasarkan kerja sama pemerintah provinsi dengan perguruan tinggi, bukan melalui pendaftaran umum secara terbuka seperti tahun-tahun sebelumnya.

Nasir memahami perubahan mekanisme tersebut menimbulkan kekecewaan, terutama bagi mahasiswa asal Kaltara yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi yang belum tercakup dalam program.

“Kita memahami kekecewaan masyarakat. Banyak anak-anak Kaltara yang sedang kuliah dan membutuhkan bantuan biaya pendidikan. Tetapi kita juga harus jujur bahwa kondisi keuangan daerah tahun ini memang sangat terbatas, sehingga pemerintah terpaksa melakukan penyesuaian terhadap program beasiswa,” ungkap Nasir.

Menurutnya, penyesuaian tersebut merupakan konsekuensi dari keterbatasan anggaran, bukan karena pendidikan generasi muda tidak menjadi perhatian pemerintah.

DPRD Perjuangkan Penambahan Anggaran dalam APBD Perubahan 2026

Nasir menegaskan, DPRD Provinsi Kaltara telah berupaya memperjuangkan penambahan anggaran beasiswa melalui pembahasan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026.

Upaya tersebut dilakukan karena kebutuhan bantuan pendidikan bagi mahasiswa asal Kaltara masih besar, baik yang menempuh pendidikan di dalam maupun luar daerah.

Namun, penambahan anggaran tersebut belum dapat diakomodasi karena kondisi fiskal daerah yang terbatas. Salah satu faktor yang memengaruhi kemampuan keuangan pemerintah provinsi adalah berkurangnya dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.

Pengurangan transfer tersebut berdampak pada semakin terbatasnya ruang fiskal pemerintah provinsi, sehingga sejumlah kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran.

“Kami di DPRD sebenarnya sudah memperjuangkan agar anggaran beasiswa dapat ditambah melalui APBD Perubahan 2026. Namun, karena kondisi keuangan daerah sangat terbatas, terutama akibat berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat, penambahan anggaran tersebut belum dapat diakomodasi,” jelas Nasir.

Ia mengakui kondisi tersebut menjadi tantangan karena kebutuhan masyarakat terus berkembang, sementara kemampuan keuangan daerah mengalami tekanan.

“Kita tentu ingin lebih banyak mahasiswa mendapatkan bantuan. Tetapi dalam pembahasan anggaran, kita juga harus melihat kemampuan keuangan daerah secara keseluruhan. Tidak mungkin kita memaksakan tambahan anggaran apabila kemampuan fiskalnya memang tidak tersedia,” tambahnya.

Skema Beasiswa Khusus Perlu Dievaluasi agar Lebih Banyak Mahasiswa Terjangkau

Meski memahami alasan keterbatasan anggaran, Nasir berharap mekanisme penyaluran Beasiswa Kaltara Unggul tetap dievaluasi agar kesempatan memperoleh bantuan pendidikan dapat menjangkau lebih banyak mahasiswa.

Menurutnya, pembatasan perguruan tinggi mitra membuat mahasiswa asal Kaltara yang menempuh pendidikan di kampus lain belum memperoleh kesempatan yang sama melalui skema tersebut.

Karena itu, apabila kemampuan anggaran pada tahun mendatang memungkinkan, pemerintah provinsi diharapkan dapat memperluas cakupan perguruan tinggi mitra sekaligus meningkatkan jumlah penerima beasiswa.

“Kita berharap ke depan bukan hanya anggarannya yang bertambah, tetapi juga kesempatan bagi mahasiswa kita yang tersebar di berbagai perguruan tinggi. Jangan sampai anak-anak Kaltara yang memiliki prestasi dan membutuhkan bantuan pendidikan kehilangan kesempatan hanya karena kampusnya belum masuk dalam skema kerja sama,” ujarnya.

Nasir juga mendorong agar sosialisasi mekanisme beasiswa dilakukan lebih luas dan transparan. Masyarakat perlu mendapatkan informasi mengenai perubahan skema, perguruan tinggi mitra, persyaratan penerima, serta mekanisme seleksi yang diterapkan masing-masing kampus.

Menurutnya, keterbukaan informasi tetap harus dijaga meskipun jumlah penerima bantuan sedang dibatasi.

Tahun 2027, Beasiswa Harus Tetap Menjadi Prioritas

Menghadapi penyusunan dan pembahasan APBD Tahun Anggaran 2027, Nasir berharap Pemerintah Provinsi Kaltara tetap menempatkan program beasiswa sebagai salah satu prioritas pembangunan sumber daya manusia.

Ia menyadari kondisi fiskal daerah pada tahun mendatang belum tentu mengalami perbaikan signifikan. Namun, keterbatasan keuangan tidak boleh membuat perhatian terhadap pendidikan generasi muda semakin berkurang.

“Kita berharap pada tahun 2027, meskipun kemampuan anggaran daerah masih terbatas, pemerintah provinsi tetap memprioritaskan beasiswa. Bahkan, kalau memungkinkan, alokasinya harus ditingkatkan dibandingkan tahun 2026,” tegas Nasir.

Menurutnya, bantuan pendidikan bukan sekadar pengeluaran rutin pemerintah, melainkan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kaltara.

Bagi banyak keluarga, beasiswa memiliki arti penting karena dapat meringankan biaya kuliah dan membantu mahasiswa menyelesaikan pendidikan. Terlebih, sebagai daerah perbatasan, Kaltara masih membutuhkan sumber daya manusia terdidik dan kompeten untuk mendukung pembangunan daerah.

“Kalau kita ingin Kaltara maju, maka sumber daya manusianya harus kita persiapkan. Jangan sampai anak-anak kita yang memiliki kemampuan dan semangat melanjutkan pendidikan justru terhambat karena keterbatasan ekonomi keluarga,” tuturnya.

Nasir berharap pemerintah provinsi dan DPRD dapat bersama-sama mencari ruang fiskal agar program yang menyentuh kebutuhan masyarakat, termasuk beasiswa, tetap memperoleh dukungan.

Ia juga mengingatkan pentingnya menentukan skala prioritas anggaran dengan mempertimbangkan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

“Di tengah keterbatasan anggaran, kita memang harus semakin selektif. Tetapi sektor pendidikan merupakan investasi masa depan yang dampaknya sangat besar. Karena itu, kita berharap program beasiswa tetap mendapatkan perhatian serius,” katanya.

Aspirasi Listrik Gratis, Jalan Tani, UMKM, dan Nelayan Juga Mengemuka

Selain persoalan beasiswa, masyarakat Sebatik turut mempertanyakan perkembangan usulan bantuan pemasangan sambungan listrik gratis. Sebagian warga mengaku telah menyerahkan data permohonan melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kaltara.

Nasir menjelaskan, berdasarkan informasi yang diterimanya, data usulan bantuan listrik gratis telah disampaikan dinas terkait kepada pemerintah pusat. Tahap berikutnya adalah mengawal perkembangan usulan tersebut agar memperoleh dukungan program dan anggaran, dengan harapan dapat direalisasikan pada 2027.

Sementara itu, kalangan petani mengusulkan pembangunan jalan kebun dan jalan usaha tani untuk memperlancar aktivitas pertanian serta pengangkutan hasil produksi.

Pelaku UMKM dan kelompok usaha bersama berharap memperoleh dukungan permodalan maupun sarana dan prasarana usaha. Kalangan nelayan juga menyampaikan kebutuhan bantuan untuk meningkatkan produktivitas dan penghasilan mereka.

Aspirasi lainnya berkaitan dengan bantuan rumah ibadah dan peningkatan sarana pendidikan.

Nasir mengatakan seluruh usulan tersebut akan menjadi bahan perjuangan dan koordinasi dengan pemerintah daerah serta instansi yang memiliki kewenangan.

Lima Titik Reses Dituntaskan, Nasir Tegaskan Perjuangan Pendidikan Tidak Berhenti

Kegiatan di Kecamatan Sebatik tersebut menutup rangkaian lima titik reses Muhammad Nasir di Kabupaten Nunukan.

Sebelumnya, Nasir telah bertemu masyarakat di Kelurahan Selisun, Jalan Angkasa Kelurahan Nunukan Timur, Jalan Antasari, serta Desa Liang Bunyu, Kecamatan Sebatik Barat.

Dari seluruh rangkaian pertemuan tersebut, berbagai aspirasi masyarakat telah dihimpun, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, bantuan ekonomi produktif, hingga pemenuhan pelayanan dasar.

Nasir mengapresiasi masyarakat yang telah hadir dan menyampaikan kebutuhan serta persoalan yang dihadapi secara langsung.

Khusus mengenai beasiswa, ia berharap pemerintah provinsi dan DPRD dapat membangun kesepahaman bahwa keterbatasan fiskal harus dijawab dengan kebijakan anggaran yang semakin terarah dan tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat.

“Saya memahami bahwa tahun 2026 merupakan tahun yang berat bagi keuangan daerah. Kita sudah berusaha memperjuangkan tambahan anggaran beasiswa, tetapi belum berhasil karena keterbatasan fiskal. Namun, perjuangan itu tidak boleh berhenti,” tegasnya.

Ia berharap pembahasan APBD 2027 dapat memberikan ruang lebih besar bagi program beasiswa, baik untuk meningkatkan jumlah penerima maupun memperluas kesempatan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi.

“Harapan kita sederhana, jangan sampai semakin banyak anak-anak Kaltara kehilangan kesempatan mendapatkan bantuan pendidikan. Kalau tahun 2026 anggarannya harus turun karena kondisi keuangan, maka tahun 2027 kita harus berikhtiar agar anggaran beasiswa tetap tersedia, bahkan bisa meningkat. Pendidikan anak-anak kita adalah investasi bagi masa depan Kalimantan Utara,” pungkas Nasir. (Adv)