NARASIPOSITIF.com, KALTARA – Kegiatan reses tidak hanya menjadi ruang untuk menyerap aspirasi pembangunan, tetapi juga dimanfaatkan sebagai sarana menghimpun masukan masyarakat terkait regulasi yang tengah maupun akan dibahas DPRD Kalimantan Utara (Kaltara).
Hal tersebut dilakukan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltara, Syamsuddin Arfah, saat menggelar reses bersama masyarakat di Kedai Celebes, Kota Tarakan, Sabtu (14/11/2026). Pertemuan tersebut dihadiri sejumlah ketua RT, tokoh masyarakat, serta warga.
Politisi PKS dari Daerah Pemilihan Tarakan itu mengatakan, dalam pertemuan tersebut masyarakat juga diajak berdiskusi mengenai sejumlah peraturan daerah yang telah dijalankan maupun regulasi yang direncanakan masuk dalam agenda pembahasan DPRD.
“Dalam reses ini kami membahas perda-perda yang sudah kita jalankan dan perda-perda yang rencananya akan kita bahas atau akan kita pansuskan,” ujarnya.
Menurut Syamsuddin, masukan masyarakat menjadi bagian penting untuk memberikan gambaran mengenai berbagai persoalan yang berkembang di lingkungan sosial. Aspirasi tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan regulasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Dalam diskusi tersebut, salah satu perhatian turut diarahkan pada pentingnya penguatan pengawasan serta pendidikan moral bagi generasi muda, yang dinilai menjadi bagian dari upaya membangun lingkungan sosial yang lebih baik.
Syamsuddin menambahkan, setiap rencana pembentukan peraturan daerah harus melalui proses dan tahapan yang sesuai, termasuk penyusunan kajian akademik sebagai landasan dalam merumuskan substansi regulasi.
Untuk rencana regulasi yang akan dibahas, pihaknya juga merencanakan kerja sama dengan kalangan akademisi, termasuk Universitas Borneo Tarakan, guna mendukung penyusunan kajian akademis.
“Kajian akademisnya nanti kita kerja sama dengan Universitas Borneo Tarakan. Setelah itu, baru kita lanjutkan dalam proses pembahasan perda,” katanya.
Ia berharap kegiatan reses dapat terus menjadi sarana komunikasi dua arah antara masyarakat dan wakil rakyat. Melalui forum tersebut, berbagai persoalan, kebutuhan, serta pandangan masyarakat dapat dihimpun untuk menjadi masukan dalam pelaksanaan fungsi legislasi dan pengawasan DPRD Kaltara.
Dengan melibatkan masyarakat serta dukungan kajian akademis, pembentukan peraturan daerah diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan regulasi, tetapi juga memiliki landasan yang kuat dan relevan dengan kondisi sosial masyarakat Kalimantan Utara. (Adv)




