Tak Semua Usulan Bisa Ditangani Provinsi, Syamsuddin Arfah Ingatkan Pembagian Kewenangan

oleh
oleh

NARASIPOSITIF.com, KALTARA – Keterbatasan anggaran daerah mengharuskan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) lebih selektif dalam menentukan program pembangunan. Pengalokasian anggaran dinilai perlu difokuskan pada program yang sesuai dengan kewenangan provinsi agar pelaksanaannya lebih efektif dan tepat sasaran.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltara, Syamsuddin Arfah, saat menggelar reses bersama masyarakat di Kedai Celebes, Kota Tarakan, Sabtu (14/11/2026).

There is no gallery selected or the gallery was deleted.

Syamsuddin menjelaskan, kondisi fiskal yang terbatas membuat pemerintah harus melakukan penyesuaian terhadap berbagai usulan pembangunan yang disampaikan masyarakat. Salah satu langkah yang perlu diperhatikan adalah memastikan program yang direncanakan sesuai dengan pembagian kewenangan pemerintahan.

Menurutnya, pemerintah provinsi perlu memprioritaskan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga penggunaan anggaran tidak melebar pada program yang merupakan kewenangan pemerintah kabupaten dan kota.

“Karena anggarannya terbatas, maka hanya bisa dilakukan yang merupakan kewenangan provinsi. Kewenangan provinsi di Tarakan itu apa saja, maka itu yang bisa dijalankan oleh pemerintah provinsi maupun DPRD,” ujarnya.

Politisi PKS dari Daerah Pemilihan Tarakan tersebut mengatakan, kondisi ini perlu dipahami masyarakat ketika menyampaikan usulan pembangunan. Sebab, tidak seluruh kebutuhan masyarakat di daerah dapat langsung diakomodasi melalui APBD provinsi.

Karena itu, setiap aspirasi perlu dikaji berdasarkan pembagian kewenangan pemerintahan, tingkat kebutuhan, serta kemampuan anggaran yang tersedia.

Meski dihadapkan pada keterbatasan fiskal, Syamsuddin menegaskan DPRD tetap membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi melalui kegiatan reses. Berbagai masukan tersebut akan dihimpun dan diperjuangkan sepanjang dapat diselaraskan dengan program serta kewenangan Pemerintah Provinsi Kaltara.

Ia berharap masyarakat dapat memahami mekanisme perencanaan pembangunan dan pembagian kewenangan antarinstansi pemerintahan, sehingga setiap usulan dapat diarahkan kepada pihak yang tepat dan memiliki peluang untuk ditindaklanjuti.

Dengan demikian, keterbatasan anggaran diharapkan tidak menghambat upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat, melainkan mendorong perencanaan pembangunan yang lebih terarah, terukur, dan sesuai tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan. (Adv)