NARASI POSITIF.com, KALTARA – Nasib pilu dialami sejumlah kelompok nelayan di Tarakan, Kalimantan Utara (Kaltara).
Meski pemerintah telah menyiapkan anggaran bantuan, bantuan tersebut nyatanya gagal tersalurkan dan hanya menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).
Wakil Ketua DPRD Kaltara, Muddain, mengungkapkan bahwa faktor utama masalah ini adalah kendala administrasi.
Banyak kelompok nelayan yang secara faktual ada di lapangan, namun belum memiliki legalitas hukum yang diakui pemerintah.
Oleh sebab itu pihaknya mendorong agar para nelayan segera melakukan pengurusan legalitasnya.
“Kami sudah perjuangkan anggarannya, tapi begitu mau disalurkan, kelompoknya tidak terdaftar atau tidak aktif di DKP,” kata Muddain, Minggu (1/3/2026).
Dalam hal ini Muddain menegaskan bahwa legalitas formal adalah syarat mutlak. Dimana setiap kelompok nelayan wajib terdaftar secara resmi mulai dari tingkat Kelurahan hingga Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kaltara agar legalitasnya terpenuhi.
Berdasarkan hasil reses yang dilaksanakan beberapa waktu lalu di kawasan Juwata Laut dan Lingkas Ujung, para nelayan dan petambak sangat membutuhkan bantuan seperti mesin 15 PK dan mesin dompeng, alat tangkap, pukat, peti fiber, dan aki tenaga surya serta ekskavator untuk perbaikan tambak di Lingkas Ujung.
Kini, politisi Demokrat tersebut fokus mendampingi nelayan membenahi administrasi agar mereka bisa masuk dalam usulan APBD Perubahan 2026 dan APBD Murni 2027.
“Jika alat memadai, tangkapan meningkat, maka kesejahteraan keluarga nelayan otomatis naik,” pungkasnya.
