NARASI POSITIF.com, KALTARA – Kondisi fiskal yang sedang tidak stabil berdampak serius pada sektor kesehatan di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Puluhan ribu warga peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) terancam kehilangan status kepesertaannya akibat potensi pengurangan alokasi anggaran dari pemerintah.
Hal tersebut terungkap dalam kunjungan kerja Komisi IV DPRD Provinsi Kaltara ke Kantor BPJS Kesehatan Cabang Tarakan.
Rombongan yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltara, Syamsuddin Arfah, bersama anggota komisi Dino Andrian dan Supa’ad Hadianto, diterima langsung oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tarakan, Yusef Eka Darmawan.
Dalam pertemuan tersebut, Anggota Komisi IV DPRD Kaltara, Dino Andrian, menyampaikan keprihatinannya atas data yang disampaikan pihak BPJS Kesehatan. Berdasarkan data yang ada, sekitar 17.000 peserta PBI JK tercatat sudah berstatus nonaktif akibat pengurangan anggaran dari kementerian terkait.
Menurut Dino, kondisi tersebut berpotensi semakin memburuk jika terjadi pengurangan anggaran dari Pemerintah Provinsi Kaltara yang sebelumnya diproyeksikan mampu meng-cover sekitar 48.000 jiwa.
“Jika pengurangan anggaran ini benar terjadi, maka hanya sekitar 33.000 warga Kalimantan Utara yang bisa di-cover melalui APBD Provinsi. Artinya, ada potensi sekitar 7.000 hingga 8.000 peserta lagi yang akan dinonaktifkan,” ujarnya pada Selasa (17/3/2026).
Selain persoalan peserta yang dinonaktifkan, DPRD Kaltara juga menyoroti tingginya daftar tunggu masyarakat yang membutuhkan jaminan kesehatan. Saat ini tercatat sekitar 131.000 calon peserta yang masuk dalam antrean untuk mendapatkan pembiayaan dari APBD Provinsi.
Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tarakan, Yusef Eka Darmawan, memaparkan bahwa keterbatasan dana menjadi tantangan utama dalam menjaga keberlangsungan kepesertaan.
Ia menjelaskan, dengan asumsi anggaran sekitar Rp19 miliar, dana tersebut hanya cukup untuk menanggung sekitar 33.000 peserta selama satu tahun, tanpa adanya penambahan peserta baru, termasuk bayi yang lahir dari ibu peserta PBI.
Menanggapi kondisi tersebut, Dino Andrian menyebut ruang fiskal pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, saat ini memang sedang mengalami tekanan.
“Kami akan segera berkomunikasi dengan tim TAPD Pemerintah Provinsi untuk mengonfirmasi informasi ini. Jika benar akan ada pengurangan, dampaknya tentu sangat tragis bagi masyarakat kita,” tegasnya.
DPRD Kaltara pun berkomitmen untuk mencari solusi terbaik agar pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat kurang mampu di Bumi Benuanta tetap terjamin dan tidak terputus di tengah kondisi fiskal yang sedang menantang. (Adv)
