Anggota DPRD Kaltara Kembali ke Dapil Upacara HUT RI, Muhammad Nasir: Kemerdekaan Harus Dirasakan hingga Masyarakat Perbatasan

oleh
oleh

NARASI POSITIF.com, KALTARA – Sejumlah anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara dari daerah pemilihan Kabupaten Nunukan kembali ke daerah pemilihannya untuk mengikuti Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Senin (17/8/2026).

Upacara yang berlangsung khidmat tersebut dilaksanakan di halaman depan Kantor Bupati Nunukan dan diikuti jajaran pemerintah daerah, unsur Forkopimda, TNI-Polri, serta berbagai elemen masyarakat.

There is no gallery selected or the gallery was deleted.

Empat anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara yang hadir mengikuti upacara yakni Muhammad Nasir, S.Pi., M.M. dari Fraksi PKS, H. Ladullah, S.H.I., Ruman Tumbo, S.H. dari Fraksi Demokrat, serta Rismanto, S.T., M.T., MPSDA dari partai NasDem.

Bertindak sebagai Inspektur Upacara adalah penjabat sekda Nunukan Drs. Raden Iwan Kurniawan, M.A.P. karena pada saat yg sama Bupati Nunukan, H. Irwan Sabri, S.E., mengikuti Upacara Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di wilayah dataran tinggi Krayan. Adapun Wakil Bupati Nunukan, Hermanus, S.Pi., M.Si., mengikuti upacara di wilayah Kecamatan Lumbis.

Anggota DPRD Kaltara Fraksi PKS, Muhammad Nasir, mengatakan keputusannya bersama anggota DPRD lainnya untuk kembali ke daerah pemilihan memiliki makna tersendiri.

“Kami dipilih dan mendapat amanah dari masyarakat di daerah pemilihan ini. Karena itu, pada momentum penting seperti Hari Kemerdekaan, kami ingin kembali dan berada bersama masyarakat Nunukan. Kemerdekaan bukan hanya diperingati melalui seremoni, tetapi juga menjadi momentum untuk mengingat kembali amanah yang kami emban kepada masyarakat,” ujar Nasir.

Menurutnya, tema HUT ke-81 RI “Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur” harus dimaknai lebih jauh, terutama bagi Kalimantan Utara sebagai provinsi yang berbatasan langsung dengan negara tetangga.

Nasir menilai tantangan pembangunan Kaltara saat ini semakin berat, terlebih di tengah kondisi kemampuan fiskal daerah yang terbatas dan tekanan defisit anggaran. Karena itu, pemerintah dan DPRD dituntut semakin cermat menentukan skala prioritas.

“Di tengah kondisi fiskal Kaltara yang sedang tidak mudah, semangat kemerdekaan justru harus membuat kita semakin kuat, kreatif dan berani menentukan prioritas. Anggaran yang terbatas harus benar-benar diarahkan kepada kebutuhan yang paling dirasakan masyarakat. Jangan sampai keterbatasan fiskal membuat pembangunan dan pelayanan dasar kepada masyarakat ikut melemah,” tegasnya.

Sebagai wakil rakyat dari Nunukan, Nasir mengingatkan bahwa Kabupaten Nunukan memiliki posisi strategis sebagai salah satu beranda terdepan Indonesia yang berbatasan langsung dengan Malaysia.

Menurutnya, makna kemerdekaan bagi masyarakat perbatasan harus diwujudkan melalui hadirnya negara dalam bentuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ketersediaan energi dan BBM, air bersih, telekomunikasi, penguatan ekonomi masyarakat serta konektivitas antarwilayah.

“Bagi masyarakat perbatasan, kemerdekaan harus bisa dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Jalan yang semakin baik, listrik tersedia, BBM mudah diperoleh, pendidikan dan kesehatan terjangkau, ekonomi masyarakat tumbuh, serta hasil pertanian, perkebunan, perikanan dan usaha masyarakat memiliki pasar yang baik. Itulah di antara wujud nyata kemerdekaan,” katanya.

“Masyarakat Nunukan dan wilayah perbatasan adalah wajah Indonesia di beranda terdepan negara kita. Karena itu, jangan sampai mereka merasa berada di halaman belakang pembangunan. Justru perbatasan harus menjadi halaman depan Indonesia yang maju, sejahtera dan membanggakan,” lanjut Nasir.

Ia mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan HUT ke-81 RI sebagai momentum memperkuat persatuan dan semangat gotong royong.

“Para pendahulu kita merebut kemerdekaan dengan pengorbanan yang luar biasa. Tugas generasi hari ini adalah mengisi kemerdekaan dengan kerja nyata. Bagi kami di DPRD, salah satu bentuknya adalah memastikan setiap kebijakan dan setiap rupiah anggaran daerah semaksimal mungkin berpihak kepada kepentingan masyarakat, terutama masyarakat perbatasan,” pungkasnya.